HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Menjelang tutup buku APBD 2025, seluruh mata Komisi III DPRD Kalimantan Timur kini tertuju pada penyelesaian proyek-proyek konstruksi yang sedang berjalan di berbagai daerah. Pengawasan diperketat untuk memastikan setiap pekerjaan fisik yang dibiayai uang rakyat benar-benar tuntas sesuai jadwal dan standar kualitas.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, mengungkap bahwa pihaknya baru saja menggelar rapat intensif bersama dua dinas mitra utama — Dinas PUPR-Pera serta Dinas Perhubungan — demi mengulas secara detail realisasi pembangunan infrastruktur sepanjang tahun ini.
“Rapat kemarin menjadi forum krusial untuk membedah capaian kinerja serta mengidentifikasi hambatan di lapangan dari dua dinas yang menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur Kaltim,” ujar Abdulloh.
Ia menerangkan, evaluasi tidak dilakukan sebatas menilai progres serapan anggaran atau persentase pekerjaan, melainkan juga memastikan kepatuhan kontraktor terhadap seluruh poin perjanjian kerja. Setiap deviasi akan disikapi tegas.
“Kami tegaskan, kebijakan kontrak akan sangat ketat. Tidak ada perpanjangan kontrak kerja jika proyek tidak selesai atau terputus,” tegasnya.
Abdulloh menambahkan, setiap pembayaran harus mencerminkan kenyataan sejauh mana pekerjaan telah dilaksanakan. Ia menolak adanya kompromi yang dapat menimbulkan potensi kerugian negara atau mutu bangunan yang jauh dari harapan.
Untuk memperkuat pengawasan, seluruh anggota Komisi III dijadwalkan turun langsung ke lapangan dengan pembagian wilayah berdasarkan Daerah Pemilihan masing-masing. Kunjungan ini dinilai lebih efektif dalam melihat persoalan teknis sekaligus mengonfirmasi laporan yang disampaikan dinas.
Sidak lapangan tersebut juga menjadi bagian dari strategi memastikan tidak ada proyek yang terbawa ke tahun anggaran berikutnya. DPRD meminta jajaran pemerintah bekerja lebih cepat dan tepat, mengingat waktu yang semakin terbatas.
Dengan penerapan pengawasan yang lebih disiplin, Komisi III berharap seluruh program infrastruktur strategis Kaltim dapat selesai dengan standar yang baik dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
“Keputusan ini memastikan seluruh target pembangunan strategis Kaltim dapat tercapai secara optimal sebelum akhir tahun anggaran, menghindari sisa pekerjaan yang menumpuk, dan mewujudkan infrastruktur yang berkualitas bagi rakyat Kaltim,” pungkasnya (Adv).
Komentar