HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Kondisi fiskal Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami tekanan berat pada tahun ini. Pemerintah daerah dihadapkan pada realitas penurunan pendapatan yang cukup signifikan sehingga memaksa adanya penyesuaian pada program pembangunan. Situasi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan agenda strategis daerah.
Ketua DPRD Kaltim, Hasunddin Mas’ud menjelaskan, penurunan fiskal yang terjadi bukanlah angka kecil. Menurutnya, kondisi ini menuntut kehati-hatian pemerintah dalam mengelola anggaran agar tidak berdampak pada sektor prioritas yang menyentuh masyarakat luas.
“Kalau kita lihat, ada penurunan sekitar 66 persen. Artinya, fiskal kita akan tertekan dengan penurunan yang hampir mencapai angka tersebut,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa tekanan fiskal seperti ini harus direspons dengan kebijakan anggaran yang terukur dan tepat sasaran. Pemerintah perlu mengevaluasi item belanja yang tidak mendesak, agar pembangunan tetap berjalan meskipun ruang fiskal mengecil.
Hasunddin juga menyinggung struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang kini harus disesuaikan dengan realitas keuangan terbaru. Besaran belanja langsung dan tidak langsung turut menjadi indikator tekanan fiskal tersebut.
“Harapan kita tentu semuanya bisa berjalan baik. Keadaan sekarang memang berat. APBD kita sekitar Rp 15,1 triliun yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Kalau belanja langsung hampir separuhnya, berarti belanja tidak langsung yang bisa dipakai tinggal sekitar Rp 6–7 triliun,” katanya.
Meski begitu, ia tetap optimistis bahwa pemerintah dapat menata ulang strategi keuangan daerah tanpa mengorbankan hak dasar masyarakat atas pembangunan (Adv).
Komentar