HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Tantangan pemenuhan kebutuhan pangan di Kalimantan Timur semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Sementara itu, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah masih tinggi. DPRD Kaltim menilai kondisi ini harus segera diubah melalui penguatan sektor pertanian dan perkebunan lokal.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyebut Kaltim memiliki banyak peluang untuk meningkatkan produksi pangan sendiri, terutama di Kutai Kartanegara yang dikenal sebagai salah satu lumbung pertanian di wilayah ini.
“Ada. Arah kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memang ke sana. Kita ingin tinggalkan pendapatan berbasis SDA yang dikelola pusat,” katanya.
Namun, ia mengakui banyak lahan pertanian yang kini tidak lagi produktif akibat eksploitasi panjang dari sektor tambang. Hal ini menyebabkan kemampuan produksi pangan semakin terbatas.
“Ada pembahasan bersama kementerian agar lahan-lahan tidak produktif dikembalikan menjadi produktif, khususnya di Kutai Kartanegara yang banyak bekas tambang. Ada treatment-nya agar bisa dipakai lagi,” ungkapnya.
Husni menambahkan, regulasi mengenai kewajiban perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial terus diperketat agar pemulihan lahan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal.
“Termasuk perda CSR/TJSL. Perusahaan yang tidak jalankan CSR dengan baik akan kami blacklist, bahkan rekomendasikan pencabutan izinnya,” ujar Husni menegaskan.
Menurutnya, transformasi ekonomi dari sektor ekstraktif menuju pertanian dan perkebunan harus menjadi komitmen bersama pemerintah dan pelaku usaha. DPRD memastikan pengawasan tetap dilakukan agar target kemandirian pangan dapat tercapai.
Ia menegaskan, Kaltim harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan, bukan terus-menerus bergantung pada pasokan dari luar daerah (Adv).
Komentar