HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Tekanan fiskal yang kini dihadapi Kalimantan Timur tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi perhatian pada kebutuhan dasar masyarakat. DPRD Kaltim menegaskan pembangunan harus tetap berjalan sesuai aspirasi yang terserap dari pelaksanaan reses akhir tahun ini.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menyebut aspirasi masyarakat masih didominasi isu-isu fundamental yang menyentuh pelayanan publik langsung. “Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, jalanan baik, jembatan… itu memang isinya,” kata Yenni menekankan.
Ia memastikan seluruh aspirasi telah dijaring secara merata dari seluruh daerah pemilihan. Sebanyak 55 anggota DPRD telah menyelesaikan kegiatan reses tepat waktu di akhir tahun anggaran. “Alhamdulillah sudah… jadi kita tutup akhir tahun. Siap,” ujarnya.
Seiring kondisi anggaran yang tengah terpangkas, DPRD kini lebih selektif dalam memastikan program benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat, bukan sekadar formalitas pembangunan tahunan. Ketepatan sasaran menjadi prioritas.
Yenni mengakui pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak signifikan terhadap masyarakat, terutama pada proyek-proyek bernilai besar yang selama ini menggantungkan dukungan dana pemerintah provinsi. “Berpengaruhnya sebenarnya ke masyarakat,” ucapnya.
Meski demikian, ia tetap optimistis pemerintah daerah di bawah kebijakan baru dapat menemukan solusi agar dampak tekanan fiskal tidak menambah beban warga. Terlebih bagi kelompok rentan yang sangat bergantung pada layanan publik.
Ia menegaskan sektor kesehatan dan pendidikan akan tetap menjadi perhatian utama DPRD dalam menjaga standar pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi pemerintah dan legislatif diharapkan mampu menekan dampak penyesuaian fiskal, sehingga masyarakat tidak menanggung konsekuensi yang lebih berat (Adv).
Komentar