Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Seno Aji menekankan perlu adanya evaluasi terhadap perjalanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2023, terutama dalam sektor lelang pengerjaan.
Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk memaksimalkan daya serap anggaran dan menghindari terjadinya Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang tidak dimanfaatkan.
Seno menjelaskan bahwa evaluasi akan difokuskan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Menurutnya, sektor pengadaan barang dan jasa memiliki potensi besar dalam menekan terjadinya Silpa di APBD 2024.
“Kami meminta adanya perbaikan di sana. Proses lelang harus berlangsung lebih efisien terutama untuk proyek-proyek besar,” ucap Seno pada Senin (14/8/2023).
Terkait dengan upaya menekan Silpa, Seno menyebutkan langkah lelang dini hanya berlaku pada proyek-proyek yang berskala besar. Dia juga menyadari bahwa kemungkinan terjadinya Silpa yang cukup besar masih ada tahun ini.
Oleh karena itu, Seno menilai bahwa langkah lelang dini perlu dievaluasi agar pada tahun berikutnya, yaitu pada awal tahun pengerjaan APBD 2024, perencanaan dapat disiapkan dengan lebih baik.
“Proyek-proyek pada tahun 2024 harus memiliki perencanaan sebelum dimulai, dengan harapan dapat mengurangi angka Silpa. Kami optimis bahwa langkah ini akan memberikan hasil yang baik pada tahun 2024. Kami mengalokasikan anggaran Silpa sebesar Rp675 miliar dan optimis bahwa kondisi kita akan lebih baik pada 2024,” pungkasnya.
#ADV#DPRDKALTIM
Komentar