HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 71 persen menjadi pukulan berat bagi APBD Kalimantan Timur. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh fraksi, pemerintah, dan masyarakat adat, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.
Hasanuddin mengaku belum mendapatkan laporan lengkap terkait pertemuan aspirasi masyarakat adat karena sedang berada di luar kota.
“Oh iya, kemarin DBH dari fraksi ya kalau nggak salah. Saya kebetulan nggak ikut, kebetulan saya di luar kota. Hasilnya saya belum tahu juga,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa fraksi-fraksi di DPRD telah memperjuangkan penuh agar DBH Kaltim tidak dipotong.
“Yang jelasnya mereka memperjuangkan DBH supaya tidak ada pemotongan. Tapi menurut pendapat saya pribadi agak susah karena DBH itu kan nasional,” jelasnya.
Ia memastikan bahwa pemerintah daerah juga melakukan advokasi melalui Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) agar pemangkasan tidak terlalu besar.
“Upaya pemerintah juga sudah berjalan melalui Ketua APPSI. Kita tunggu aja,” tambahnya.
Hasanuddin menegaskan bahwa pemangkasan DBH menyebabkan pengurangan dana transfer hingga Rp 6,135 triliun, yang berdampak signifikan pada APBD 2026.
“Yang jelas hari ini kita ada pengurangan hampir 71% untuk dana transfer. Sehingga ada kurang hingga 6,135 triliun,” pungkasnya (Adv).
Komentar