HABARNUSANTARA, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyatakan dukungannya terhadap program Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang diluncurkan Pemerintah Kota Balikpapan dalam peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 tahun 2025.
Peluncuran kelembagaan 34 koperasi kelurahan ini dilangsungkan di Gedung Kesenian Balikpapan, Minggu 3 Agustus 2025, dan turut dihadiri unsur DPRD, eksekutif, camat, lurah, serta pengurus koperasi dan UMKM dari seluruh kecamatan.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Yono Suherman, yang hadir dan ikut menyerahkan legalitas kelembagaan koperasi secara simbolis, menyampaikan bahwa koperasi dapat menjadi penggerak utama dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan, terutama di tingkat kelurahan.
“DPRD menyambut baik dan siap mendukung kelembagaan koperasi ini, baik dari sisi regulasi maupun melalui kebijakan anggaran. Kita berharap koperasi benar-benar menjadi sarana pemberdayaan UMKM, bukan hanya formalitas,” ujarnya.
Yono juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar koperasi dapat berperan lebih maksimal dalam memberikan manfaat nyata kepada pelaku usaha kecil dan mikro.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menambahkan bahwa koperasi merah putih dapat menjadi instrumen penting dalam menyatukan potensi ekonomi warga di tingkat lokal.
“Dengan koperasi hadir di setiap kelurahan, kita berharap pelaku UMKM tidak lagi jalan sendiri. Ada kelembagaan yang memfasilitasi permodalan, distribusi bahan baku, hingga pemasaran produk,” ungkapnya.
Menurutnya, kehadiran koperasi juga dapat menjadi solusi terhadap kesenjangan akses ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga, terutama pelaku UMKM yang belum terjangkau lembaga keuangan formal.
Peringatan Harkopnas ke-78 ini menjadi momentum penting untuk menguatkan semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi.
Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian menginisiasi pembentukan koperasi merah putih sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi lokal berbasis kelurahan.
DPRD menilai langkah ini sejalan dengan visi pembangunan inklusif, di mana warga menjadi subjek aktif dalam pertumbuhan ekonomi daerah. “Kami di DPRD siap mengawal agar koperasi benar-benar berjalan dan berkelanjutan,” tutup Yono.
Komentar