HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Upaya memperkuat ekonomi desa melalui koperasi dinilai belum berjalan maksimal. Banyak koperasi di Kalimantan Timur hanya aktif pada saat pendirian, namun kemudian tidak sanggup bertahan karena buruknya pengelolaan administrasi dan lemahnya legalitas kelembagaan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengungkap bahwa masalah dasar tersebut menjadi penghambat utama koperasi untuk berkembang dan mengakses dukungan pembiayaan yang sebenarnya telah disediakan pemerintah.
“Administrasi yang berantakan membuat banyak koperasi gagal berkembang. Apalagi legalitas yang tidak lengkap membatasi akses koperasi untuk mendapatkan bantuan atau pembiayaan,” tegas Salehuddin.
Ia menambahkan bahwa setelah persoalan legalitas diselesaikan, tantangan berikutnya adalah menjaga agar koperasi tetap beroperasi, bukan hanya tercatat sebagai lembaga resmi yang tidak menjalankan kegiatan usaha.
“Koperasi harus dipastikan berjalan, bukan hanya ada di atas kertas,” ujarnya.
Menurutnya, banyak koperasi di desa yang hanya didampingi pada masa awal pendirian, sementara pembinaan jangka panjang terkait manajemen dan keberlanjutan usaha masih minim dilakukan.
Karena itu, Salehuddin mendorong adanya kolaborasi serius antarinstansi seperti DPMD, Dinas Koperasi dan UKM, inspektorat hingga BPD desa untuk memperkuat pengawasan dan pendampingan koperasi secara periodik.
Untuk memulai perbaikan yang terukur, ia mengusulkan agar dibentuk koperasi percontohan di Kutai Kartanegara yang dapat menunjukkan praktik terbaik dalam pengelolaan, transparansi, serta layanan bagi anggota dan masyarakat.
“Koperasi percontohan akan menjadi acuan agar desa-desa lain bisa melihat praktik terbaik dalam pengelolaan koperasi,” tandasnya.
Salehuddin mengingatkan bahwa koperasi hanya dapat menjadi motor ekonomi kerakyatan jika dikelola profesional dan konsisten, bukan sekadar formalitas kelembagaan (Adv).
Komentar