HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Perbedaan perlakuan terhadap para pengawas pendidikan di Kalimantan Timur kembali menuai sorotan. Meski sama-sama menjalankan tugas pengawasan dan menghadapi beban kerja yang berat, tidak semua pengawas memperoleh dukungan anggaran yang setara dari pemerintah provinsi. Situasi ini terutama dirasakan oleh pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai ketidakadilan tersebut tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Menurutnya, faktor perbedaan instansi tidak seharusnya menjadi alasan adanya jurang kesejahteraan antar pengawas pendidikan di daerah.
“Setelah berdiskusi, kami di DPRD Provinsi Kaltim mendukung agar pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk memberikan insentif kepada para pengawas kita. Kalau pengawas sekolah negeri kan dapat, yang di bawah Dinas Pendidikan. Nah sekarang pengawas di bawah Kemenag tidak dapat. Padahal tugasnya sama-sama berat. Jadi kita minta pemerintah provinsi menganggarkannya,” tegas Darlis.
Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa di internal pengawasan Kemenag sendiri terdapat kondisi yang tidak seragam. Ada pengawas yang tetap menerima insentif karena statusnya masih terikat pada Dinas Pendidikan, namun yang murni berasal dari Kemenag justru tidak memperoleh hak tersebut.
“Betul. Ada pengawas yang diperbantukan dari Dinas Pendidikan dan ada yang murni dari Kemenag. Yang dari Dinas Pendidikan otomatis mendapatkan hak di bawah Dinas, walaupun user-nya Kemenag. Sedangkan pengawas yang langsung di bawah Kemenag, tidak mendapatkan insentif. Nah itu salah satu bentuk kesenjangan juga,” jelasnya.
Darlis mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak merata akan berdampak langsung pada kualitas pengawasan layanan pendidikan di Kaltim. Karena itu, ia mendesak pemerintah provinsi untuk segera turun tangan dan memastikan tidak ada lagi perbedaan fasilitas antar pengawas yang mengabdi demi peningkatan mutu pendidikan (Adv).
Komentar