HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Kinerja pengawas madrasah dan pendidikan agama Islam di Kalimantan Timur kini menghadapi tantangan besar. Mereka memegang tanggung jawab penting dalam memastikan kualitas pendidikan keagamaan berjalan sesuai standar, namun selama ini tidak memperoleh dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah provinsi. Kondisi tersebut mulai menimbulkan keprihatinan dan dorongan perubahan di tingkat kebijakan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa para pengawas harus menjalankan tugas secara mobile dan mengawasi puluhan sekolah dalam satu wilayah. Tanpa insentif dan sarana pendukung, beban pekerjaan menjadi semakin berat dan efektivitas pengawasan pun dipertaruhkan.
“Sementara pengawas ini kan sifatnya mobile, satu pengawas harus mengawasi sekitar 20 sekolah. Kalau tidak ditunjang dengan insentif dan sarana prasarana, berat mereka melaksanakan tugasnya,” ungkap Darlis.
Ia mengakui bahwa dalam kondisi tersebut, sebagian besar pengawas tidak dapat turun ke lapangan secara rutin. Keterbatasan biaya membuat pengawasan langsung digantikan dengan metode koordinasi jarak jauh yang tidak cukup efektif untuk memastikan kualitas proses belajar-mengajar.
“Banyak pengawas tidak bisa berjalan di lapangan. Hanya koordinasi lewat telepon saja. Karena kalau mereka turun langsung, tidak ada biaya perjalanan, tidak ada insentif. Itulah yang menyulitkan mereka dalam menjalankan tugas pengawasan,” terangnya.
Meski berbagai hambatan terus dihadapi, Darlis menegaskan bahwa dedikasi para pengawas tidak boleh diabaikan. Mereka tetap berupaya menjalankan tugas sebaik mungkin, namun pemerintah daerah perlu hadir untuk memperbaiki kesenjangan yang terjadi.
Ia memastikan DPRD Kaltim akan mengawal perjuangan agar dukungan anggaran bagi pengawas menjadi bagian dari kebijakan peningkatan mutu pendidikan daerah. Perhatian yang proporsional dianggap menjadi kunci menjaga kualitas pendidikan agama di Kalimantan Timur (Adv).
Komentar