HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Terpangkasnya Dana Bagi Hasil (DBH) hingga berpotensi menurunkan nilai APBD Kalimantan Timur sekitar Rp6 triliun, menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja. Situasi fiskal yang tertekan ini menuntut kebijakan anggaran yang semakin berpihak kepada kepentingan publik.
Sebelumnya, penyusunan KUA-PPAS 2026 memproyeksikan nilai APBD sebesar Rp21,35 triliun. Namun pemotongan pendapatan transfer dari pusat membuat postur anggaran menyusut menjadi tak lebih dari Rp15 triliun.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, M. Samsun, menekankan bahwa kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat. Ia menolak keras apabila sebagian besar APBD justru habis untuk belanja aparatur.
“Kami tetap mendukung selama benar-benar pro rakyat. Kalau anggaran lebih banyak untuk operasional pegawai, itu yang kami kritisi,” ujarnya mengingatkan.
Samsun mengungkapkan adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang komposisi anggarannya didominasi belanja pegawai hingga 80 persen. Kondisi ini dinilai tidak mencerminkan tujuan pembangunan yang inklusif dan merata.
“Lalu program kerakyatannya di mana? Dua puluh persen pun belum tentu sampai ke masyarakat. Ini harus kita telaah betul-betul,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa setiap proses pembahasan anggaran harus dilakukan secara teliti, meski tahapan penyusunan nota keuangan sempat mengalami keterlambatan. Transparansi dan evaluasi menyeluruh disebut penting untuk menghindari penyalahgunaan prioritas belanja.
“Karena ini masih berproses, kita perlu diskusikan agar APBD benar-benar pro rakyat dan penggunaannya terukur,” ungkapnya.
Mewakili Fraksi PDI Perjuangan, Samsun memastikan pihaknya akan terus mengawal arah kebijakan anggaran agar tetap berorientasi pada layanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kaltim.
“Kita akan terus mendorong pemerintah agar teliti dalam menyusun anggaran dan memastikan APBD betul-betul berpihak kepada rakyat,” pungkasnya (Adv).
Komentar