HABARNUSANTARA, Samarinda – Keterbatasan akses pendidikan menengah atas kembali menjadi keluhan utama masyarakat Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Hal itu mengemuka dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Agus Aras di Daerah Pemilihan (Dapil) VI, yang menyerap aspirasi warga dari berbagai kecamatan.
Dalam kunjungannya ke tujuh titik reses, mulai dari Sangatta Utara, Sangatta Selatan hingga Bengalon, warga secara berulang menyampaikan persoalan minimnya jumlah SMA dan SMK negeri.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada masa depan lulusan SMP yang kesulitan melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan kuota sekolah.
Agus Aras mengatakan, persoalan kekurangan sekolah negeri hampir selalu muncul dalam setiap dialog dengan masyarakat.
Ia menilai, hal itu menjadi indikator belum meratanya pembangunan fasilitas pendidikan di Kutim.
“Masalah SMA negeri hampir selalu disampaikan di setiap lokasi reses. Ini menunjukkan masih adanya ketimpangan akses pendidikan di daerah,” kata Agus, Rabu (10/12/2025).
Ia menyoroti kondisi di Kecamatan Bengalon yang disebut paling membutuhkan perhatian.
Di wilayah tersebut, hanya terdapat satu SMA negeri dengan kapasitas yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP setiap tahunnya.
Berdasarkan laporan masyarakat, sekitar 200 siswa lulusan SMP pada tahun ini tidak tertampung di SMA Negeri Bengalon.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran orang tua terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka.
“Masyarakat berharap ada penambahan ruang kelas atau pembangunan sekolah baru agar anak-anak tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus keluar wilayah,” ujarnya.
Menurut Agus, besarnya perhatian warga terhadap isu pendidikan mencerminkan tingginya kesadaran akan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia memastikan seluruh aspirasi yang dihimpun selama reses akan menjadi bahan perjuangan di tingkat provinsi.
Politisi Partai Demokrat tersebut menegaskan, seluruh masukan dari masyarakat Kutim akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kaltim untuk ditindaklanjuti bersama Pemerintah Provinsi.
“Aspirasi ini akan kami bawa ke forum resmi agar bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Agus menambahkan, meskipun berbagai persoalan lain juga disampaikan warga, kebutuhan penambahan fasilitas pendidikan, khususnya SMA dan SMK negeri, menjadi isu paling mendesak.
Dia berharap Pemprov Kaltim segera mengambil langkah konkret demi mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah.
“Jangan sampai anak-anak kehilangan kesempatan sekolah hanya karena keterbatasan fasilitas. Pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas bersama,” pungkasnya.
Komentar