Samarinda – Gubernur Kaltim Isran Noor resmi melantik Makmur Marbun menjadi pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU).
Pelantikan Makmur Marbun tersebut berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada. pada hari ini Selasa (19/9/2023).
Sebagai informasi, Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 100.2.1.3-3720 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati PPU Provinsi Kaltim.
Makmur Marbun yang menjabat sebagai Direktur Produk Hukum Daerah di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri ditugaskan menggantikan Hamdan Pongrewa yang masa jabatannya sebagai Bupati PPU berakhir.
“Pada hari ini Selasa 19 september 2023 saya gubernur Kaltim dengan resmi melantik saudara Drs. Makmur Marbun, M.Si sebagai penjabat bupati ppu berdasarkan keputusan Kemendagri RI nomor 100.2.1.3-3720 Tahun 2023. Saya percaya bahwa saudara dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan,” ucap Isran Noor.
Dikutip dari website resmi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Makmur Marbun tercatat menjabat sebagai Direktur Produk Hukum Daerah. Pria asal Pakkat, Sumatera Utara ini lahir pada tanggal 10 September 1964 dan berusia 59 tahun.
Menjabat sebagai Direktur Produk Hukum Daerah pada Direktorat Otonomi Daerah sejak 18 Agustus 2020 sampai sekarang. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah pada Direktorat Otonomi Daerah (2017-2020).
Sebelumnya, Makmur Marbun menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan pada Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat pada Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara (2011-2017).
Kemudian, Kepala Bidang Kependudukan pada Pusat Diklat Pembangunan, Kependudukan, dan Keuangan Daerah pada Badan Diklat Kemendagri (2010-2011), dan Kasubdit Wilayah V pada Direktorat Pejabat Negara Ditjen Otonomi Daerah (2008-2010).
Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di STIA LAN RI dengan jurusan Administrasi dan pendidikan magister di Universitas Gajah Mada dengan jurusan Kebijakan Administrasi Publik.
Komentar