HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Kalimantan Timur menghadapi salah satu penyesuaian anggaran terbesar dalam sejarahnya setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer hingga Rp 6,135 triliun untuk tahun anggaran 2026. Kondisi ini membuat DPRD dan Pemprov Kaltim harus melakukan rekonstruksi total terhadap postur APBD.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan bahwa pembahasan anggaran sedang berlangsung secara intensif karena pemangkasan berdampak pada hampir seluruh sektor pembangunan.
“Terkait penyesuaian efisiensi anggaran 2026. Nah itu kan ada pengurangan sekitar Rp 6 triliun lebih. Mungkin sejumlah Rp 6,135 triliun kalau nggak salah,” ujarnya.
Menurutnya, pemangkasan tersebut tidak hanya memengaruhi program besar seperti Gaspol dan GratisPol, tetapi juga belanja operasional serta program masyarakat lainnya.
“Termasuk program dari pemerintah. Yang gaspol, gratispol. Kan ada pengurangan juga itu. Ya mungkin ada beberapa yang akan dirasakan. Misalnya ya… pemberangkatan penjaga mesjid ataupun marbot ya. Nah itu mungkin ada yang kurang, ada pengurangan yang cukup banyak lah,” jelasnya.
Hasanuddin menambahkan bahwa pembahasan masih berjalan dan belum dapat diumumkan secara resmi kepada publik.
“Nah ini lagi dibahas lagi, tapi belum selesai. Makanya saya belum bisa press release, nanti kalau sudah selesai baru nih. Karena belum clear ya,” tegasnya.
Ia berharap perubahan struktur APBD tidak mengganggu stabilitas layanan publik. Dalam tekanan fiskal yang besar ini, ia meminta agar setiap rupiah anggaran dialokasikan hanya untuk program yang benar-benar berdampak bagi Masyarakat, (Adv).
Komentar