Habarnusantara.com, Samarinda – Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo menyampaikan, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kerjasama antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak ketiga yang mengelola aset pemerintah.
Pernyataan itu Ia utarakan menanggapi setelah adanya inspeksi di Hotel Royal Suite Balikpapan oleh Inspektorat Daerah (ITDA) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) beberapa waktu lalu, dalam rangka mengevaluasi kinerja pengelola hotel yang merupakan kerjasama antara Pemprov Kaltim dengan pihak swasta PT Timur Borneo Indonesia (TBI).
“Harus dibuka ke publik karena ada aset pemerintah daerah dan ada APBDnya di Kaltim pasti karena gaji Direktur BUMD Kaltim dan jajarannya kan dari uang APBD,” tegas Purwadi, Senin (12/02/2024).
Ia menilai, perlu adanya publikasi kontrak kerjasama dan profit sharing agar masyarakat dapat memahami lebih jelas bagaimana manajemen hotel tersebut berjalan.
“Coba buka kontrak kerjasamanya isinya seperti apa dan profit share (pembagian keuntungannya) seperti apa, siapa dapat apa, dan dapat berapa gitu idealnya,” terangnya.
Pasalnya, sambung Purwadi, hal ini menggambarkan adanya kekurangan dalam komunikasi dan transparansi antara pemerintah daerah, pihak pengelola, dan masyarakat.
Purwadi pun mempertanyakan, terkait kerja sama yang dibangun antara Hotel Royal Suite dan pihak ketiga yang sudah berjalan beberapa tahun namun tidak mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Lebih lanjut, Ia menekankan, jika BUMD tidak ada manfaat dalam menyumbang PAD, bahkan hanya menghabiskan uang APBD Provinsi Kaltim, Purwadi menyarankan, agar Pemprov segera mengambil langkah tegas.
“Jika BUMD tidak ada manfaat suport PADnya dan cuma habiskan uang APBDnya Provinsi Kaltim bahkan cuma jadi “benalu” bagi pemerintah ya sebaiknya diamputasi saja,” tandasnya.(*)
Komentar