HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Kerusakan jalan yang disebabkan aktivitas perusahaan kembali menjadi sorotan di Kalimantan Timur. DPRD menilai perlunya langkah nyata dari pihak swasta yang memanfaatkan fasilitas publik, agar infrastruktur yang rusak tidak hanya menjadi beban pemerintah daerah. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menekankan pentingnya pendekatan dialogis agar perusahaan sadar akan tanggung jawab sosialnya.
Abdul Giaz menegaskan bahwa persoalan jalan rusak bukan sekadar fisik, melainkan terkait keadilan bagi masyarakat dan daerah. Menurutnya, perusahaan yang beroperasi di Kaltim harus ikut menanggung dampak yang ditimbulkan dari aktivitasnya, termasuk kerusakan infrastruktur dan masalah lingkungan.
“Ya, sebenarnya kita ingin langsung turun dan menemui mereka. Kita cari tahu siapa bosnya, lalu kita ajak bicara baik-baik. Intinya begini, mereka cari makan di sini, memanfaatkan akses jalan kita, tapi pajaknya justru masuk ke daerah lain. Jadi tolonglah, jangan sampai merusak jalan di daerah ini tapi tidak memberikan dampak balik bagi daerah,” ujarnya.
DPRD pun berencana melakukan koordinasi lebih intensif dengan perusahaan terkait dan memastikan pemilik atau atasan yang bertanggung jawab diajak duduk bersama. Pendekatan ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan gesekan.
“Karena ini juga jadi bagian dari komisi saya, kami akan koordinasi. Kita cek siapa perusahaan atau pihak yang bertanggung jawab, siapa atasan dan pemiliknya. Kita upayakan mediasi dulu dengan cara baik-baik. Kalau bisa selesai dengan dialog, itu yang kita dorong,” kata Abdul Giaz.
Politisi ini juga menyampaikan keprihatinannya atas kondisi jalan dan lingkungan yang terus memburuk, meski pemerintah daerah telah berupaya keras membangun infrastruktur demi kepentingan publik.
“Ya, kita sedih. Kita habis-habisan merawat dan membangun daerah ini, tapi dampak yang kita terima justru sebaliknya. Kami tidak meminta macam‑macam, cukup satu saja yang jelas kontribusinya untuk daerah. Jangan sampai semua jalan dan lingkungan kita habis, sementara kita tidak dapat apa-apa,” ucapnya.
Abdul Giaz berharap dengan pendekatan persuasif, perusahaan dapat memahami tanggung jawab sosial dan fiskal, sehingga pembangunan di Kaltim bisa berjalan berkelanjutan dan adil bagi masyarakat (Adv).
Komentar