HABARNUSANTARA, Samarinda — Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur (Kaltim), Ardiansyah Sulaiman, menegaskan komitmen PKS untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah.
Hal ini ia sampaikan saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) IV PKS Kaltim di Aula Graha Keadilan Sejahtera, Jalan M Yamin, Samarinda, Minggu (24/8/2025).
Dalam sambutannya, Ardiansyah menyoroti potensi besar yang dimiliki Kaltim sebagai daerah kaya sumber daya alam. Ia memaparkan bahwa dengan luas wilayah 127.346 km² dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 4,1 juta jiwa, Kaltim telah lama menjadi penyumbang devisa negara.
“Sejak dahulu Kalimantan Timur memberikan kontribusi besar bagi negara, mulai dari kayu, damar, minyak dan gas, hingga batu bara. Kini sektor perkebunan kelapa sawit juga menjadi salah satu penopang utama devisa negara, dan Kaltim termasuk salah satu daerah dengan perkebunan sawit terbesar di Indonesia,” jelas Ardiansyah.
Selain kekayaan alam, ia menilai posisi strategis Kaltim semakin menguat dengan hadirnya sejumlah kawasan ekonomi khusus (KEK), seperti KEK Kariangau di Balikpapan dan KEK Maloy di Kutai Timur.
Menurutnya, kawasan ini membuka peluang investasi besar, termasuk proyek gasifikasi batu bara yang diproyeksikan menghasilkan metanol dengan nilai investasi mencapai Rp40 triliun.
Ardiansyah juga menyinggung kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim.
Dia menyebut hal itu sebagai momentum penting yang akan membawa banyak proyek strategis nasional ke daerah.
“Sejak lama Kaltim identik dengan Nusantara, bahkan saya ingat lagu-lagu Koes Plus dari Nusantara 1 sampai Nusantara 9. Karena itu, saya yakin penetapan IKN di Kaltim sudah sangat tepat,” ujarnya.
Meski demikian, Ardiansyah mengakui masih ada pekerjaan rumah besar, terutama di sektor infrastruktur.
Dirinya menyoroti masih adanya ketertinggalan pembangunan jalan nasional dan infrastruktur digital.
“Masyarakat tidak mau tahu apakah itu jalan nasional, provinsi, atau kabupaten. Yang mereka tahu, jalan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Maka percepatan pembangunan infrastruktur ini menjadi kebutuhan mendesak,” tegasnya.
Dalam konteks politik dan pembangunan daerah, Ardiansyah menekankan pentingnya sinergi antara PKS dengan berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, PKS harus aktif bersinergi dengan legislatif, partai politik lain, ormas, akademisi, pondok pesantren, hingga dunia pendidikan.
“Muswil ini adalah momentum konsolidasi. Kita harus memperkuat struktur, memperkokoh komitmen, dan hadir sebagai sahabat rakyat serta solusi bagi masyarakat. PKS Kaltim harus tampil strategis dalam pembangunan melalui kolaborasi multi-stakeholder,” paparnya.
Ardiansyah juga menyebutkan, PKS telah menjalin kerja sama politik di beberapa daerah.
Di Kutai Timur, misalnya, PKS berkoalisi dengan Gerindra, Perindo, NasDem, PAN, dan Demokrat.
Sementara itu, dalam Muswil IV PKS Kaltim kali ini, sejumlah perwakilan partai politik seperti Golkar, NasDem, Gerindra, dan Partai Buruh turut hadir.
“Ini bukti bahwa PKS siap bersinergi dengan berbagai pihak untuk bersama-sama membangun Kalimantan Timur sesuai arah pembangunan daerah periode 2025–2030,” tutup Ardiansyah.
Komentar