oleh

Serapan Anggaran Dinas Pendidikan Baru 69%, Agusriansyah Ungkap Penyebab Utama

HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Menjelang akhir tahun, serapan anggaran Dinas Pendidikan Kalimantan Timur tercatat baru mencapai sekitar 69 persen. Kondisi ini memunculkan perhatian publik, terutama karena sektor pendidikan termasuk salah satu yang menerima alokasi anggaran cukup besar setiap tahunnya. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat serapan tersebut.

Agusriansyah menyampaikan bahwa angka serapan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan lambannya kinerja Dinas Pendidikan. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar komponen anggaran bersifat rutin dan pasti terserap setiap bulan, sehingga secara teknis tidak ada kendala pada pos-pos tersebut.

“Anggaran Dinas Pendidikan banyak terserap untuk gaji dan kesejahteraan, yang pasti terealisasi setiap bulan—gaji, TPP, dan lainnya. Sisanya biasanya BOSDA atau anggaran yang memang belum turun,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pos anggaran seperti Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sering kali belum sepenuhnya terealisasi pada periode tertentu. Hal ini membuat persentase serapan terlihat lebih rendah, meskipun anggaran rutin berjalan normal setiap bulan.

Menurut Agusriansyah, tantangan terbesar justru berada pada anggaran infrastruktur pendidikan. Proyek fisik tidak dapat dikerjakan apabila waktu pelaksanaan sudah tidak mencukupi, terutama setelah perubahan anggaran.

“Yang agak repot itu kalau anggarannya untuk infrastruktur, karena perubahan anggaran tidak memperbolehkan pembangunan yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu,” jelasnya.

Ia menilai bahwa aturan tersebut harus dipatuhi agar tidak menimbulkan permasalahan administratif maupun hukum di kemudian hari. Karena itu, sebagian kegiatan infrastruktur yang waktunya mepet terpaksa tidak dijalankan meski anggarannya tersedia.

Agusriansyah berharap ke depan perencanaan anggaran dapat dilakukan dengan lebih presisi, terutama pada kegiatan fisik yang membutuhkan waktu pengerjaan panjang. Dengan demikian, serapan anggaran dapat meningkat dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat (Adv).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *