HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Prediksi pengetatan fiskal pada 2026 membuat banyak daerah melakukan rasionalisasi program. Meski begitu, DPRD Kaltim menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tidak boleh tersisih dalam penentuan prioritas pembangunan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mengatakan bahwa kesepakatan pemerintah bersama legislatif sudah tegas menempatkan kedua sektor ini sebagai agenda utama.
“Kalau prioritas kan sesuai kesepakatan DPRD dengan Pemprov… pendidikan dan kesehatan itu memang yang utama,” terangnya.
Dengan keterbatasan anggaran, efisiensi harus dilakukan tanpa mengurangi hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan berkualitas.
“Dengan keterbatasan dana ini maka mau tidak mau semua OPD harus melakukan efisiensi…” katanya.
Ia berharap prioritas pembangunan juga memperhatikan kabupaten/kota yang masih menghadapi akses terbatas dan indeks pembangunan rendah.
“Kami sangat berharap itu tetap menjadi prioritas… itu seperti juga di Ubar, Mahulu… itu tetap bisa diprioritasi,” tegasnya.
Syarifatul menilai penguatan SDM menjadi kunci daya saing Kaltim menjelang kehadiran IKN Nusantara yang membutuhkan tenaga kerja berkualitas (Adv).
Komentar