HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Persoalan banjir di berbagai wilayah Kalimantan Timur kembali menempatkan Sungai Mahakam sebagai fokus utama penanganan. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa normalisasi Mahakam tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya di satu titik. Ia menilai penanganan harus dilakukan menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Menanggapi wacana penutupan Sungai Mahakam yang sempat mencuat, Hasanuddin menegaskan bahwa keputusan seperti itu tidak bisa diambil secara sepihak karena bersinggungan dengan kewenangan pemerintah pusat.
“Kalau soal itu kita belum tahu secara pastinya. Itu harus ada putusan dari pemerintah pusat dan tidak bisa dilakukan secara sepihak,” tegasnya.
Ia menilai bahwa penanganan sungai membutuhkan argumentasi kuat dan proses panjang, terutama bila menyangkut aset nasional. Penutupan tanpa dasar yang jelas disebut berpotensi menimbulkan konflik hukum maupun sosial.
“Kalau itu iya, harus. Perlu waktu dan effort ya. Tapi kalau tiba-tiba ditutup tanpa ada penjelasan yang kuat, nanti jadi masalah,” katanya.
Terkait upaya normalisasi atau pengurukan sungai, Hasanuddin mendukung penuh. Namun, ia mengingatkan agar penanganan tidak berhenti hanya di hilir.
“Oh itu wajib. Saya kira pengurukan bagus. Cuma nggak boleh cuman hilir aja. Harus dari hulu juga, dari kambang, terus selokan, sampai turun ke sungai. Jadi nggak bisa sepi ya,” jelasnya.
Menurutnya, solusi banjir harus dilakukan melalui pendekatan sistemik yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia menyebut banyak drainase yang kini tidak lagi optimal karena merupakan peninggalan masa kolonial.
Hasanuddin berharap pemerintah dapat merumuskan langkah besar yang lebih komprehensif sehingga penanganan banjir tidak lagi bersifat jangka pendek atau tambal sulam, (Adv).
Komentar