Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Agiel Suwarno, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk meningkatkan dukungan terhadap perkebunan rakyat di wilayah ini.
Agiel menyatakan, “Kami berharap Pemprov Kaltim dapat mengalokasikan lebih banyak program bantuan untuk mengembangkan perkebunan rakyat. Saat ini, perkebunan rakyat belum mendapatkan dukungan yang cukup, sedangkan perkebunan besar lebih banyak menerima bantuan.” ujarnya. Rabu (08/11/2023)
Menurut Agiel, pengembangan perkebunan rakyat memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Agiel, yang mewakili daerah pemilihan Kutai Timur, Berau, dan Bontang, berharap agar Pemprov Kaltim memberikan perhatian yang sama terhadap perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat memiliki potensi besar dalam menghasilkan komoditas unggulan seperti sawit, karet, dan kakao.
“Kami meminta perhatian yang lebih besar, agar pengelolaan perkebunan rakyat menjadi lebih optimal,” katanya.
Agiel juga menyoroti alokasi anggaran yang saat ini terbatas dari APBD untuk membantu perkebunan rakyat. Padahal, setiap tahun Pemprov Kaltim selalu mengalokasikan anggaran untuk sektor perkebunan.
“Kami ingin menegaskan bahwa ini harus menjadi prioritas Pemprov Kaltim karena perkebunan rakyat juga berkontribusi besar pada perekonomian daerah,” tambahnya.
Salah satu tantangan yang dihadapi perkebunan rakyat, menurut Agiel, adalah status lahan yang masih berupa Hak Guna Bangunan (HGU) milik perusahaan. Status ini menjadi hambatan karena pemerintah tidak dapat menjalankan program-program yang diperlukan.
“Kami mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) yang relevan di lingkup Pemprov Kaltim untuk menyelesaikan masalah ini. Kami juga berharap agar OPD lebih cermat dalam menetapkan status lahan perkebunan masyarakat,” tandas Agiel.
Sebelumnya, dilaporkan bahwa petani perkebunan rakyat di Provinsi Kaltim lebih sejahtera dibandingkan dengan petani sektor lainnya, terlihat dari nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2023 yang mencapai 178,85, jauh di atas angka keseimbangan.
Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) di Kaltim pada Maret 2023 mencapai 178,85, sementara subsektor lainnya memiliki nilai yang lebih rendah.
Subsektor lainnya mencakup Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) sebesar 94,71, Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) 111,64, Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) 108,42, dan Nilai Tukar Nelayan serta Pembudidaya Ikan (NTNP) sebesar 98,87.(adv/dprdkaltim)
Komentar