HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Di tengah geliat pembangunan Kutai Timur, Kecamatan Sandaran justru masih terisolasi. Harga kebutuhan pokok mahal, jaringan internet belum tersedia, dan akses darat sangat sulit. Kondisi itu membuka mata banyak pihak bahwa kesenjangan wilayah masih menjadi pekerjaan rumah serius.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan dasar yang sama meski berada di wilayah sepi penduduk.
“Kita kan tentunya menilai kemampuan anggaran daerah masing-masing berbeda ya dan mereka kan punya prioritas… Tapi itu lagi kita lihat berapa banyak sih penduduk di Sandaran itu,” jelasnya.
Namun, jumlah penduduk tidak boleh menjadi pembenar minimnya sentuhan pembangunan di daerah terpencil tersebut.
“Ya paling tidak karena di situ apapun itu adalah warga Kutim ya harus mendapat sentuhan-sentuhan lah… utamanya juga pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Ia menyayangkan lambannya perhatian terhadap wilayah berpotensi SDA besar namun masih tertinggal dari sisi infrastruktur dasar.
“Jangan sampai ada satu masyarakat yang yang mesti apa ya ketinggalan dalam hal pembangunan,” ujarnya.
Syarifatul mendesak pemerintah kabupaten dan provinsi untuk menempatkan Sandaran dalam prioritas aksi, bukan sekadar wacana di atas dokumen perencanaan (Adv).
Komentar