Samarinda – Masih terdapat kawasan desa tertinggal di Kaltim yang menghadapi kendala pasokan listrik, menjadi indikator bahwa pemerintah perlu lebih giat dalam memenuhi kebutuhan tersebut.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ekti Imamuel mendorong langkah konkret dengan merencanakan pembangunan 10 ribu titik sambungan listrik yang difokuskan pada kawasan desa tertinggal.
Ekti mengungkapkan bahwa saat ini terdapat rencana dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membangun 2 ribu sambungan listrik pada tahun 2024. Meskipun demikian, menurutnya, angka tersebut masih jauh dari memadai dan tidak mampu mencakup semua desa tertinggal di Kaltim. “Rencana membangun 2.000 sambungan listrik langsung pada tahun 2024 telah ada, tetapi saya rasa itu belum mencukupi,” ungkap Ekti, Rabu (9/8/2023).
Ekti berharap bahwa target tersebut dapat ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dengan mempertimbangkan alokasi anggaran yang ada. Hal ini diharapkan dapat mencakup sebanyak mungkin desa tertinggal dan mengurangi kesenjangan dalam akses listrik.
“Program pemasangan listrik ini memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa-desa terpencil Kaltim,” tegasnya.
Selain itu, Ekti menyadari bahwa akses listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim perlu memberikan perhatian serius terhadap hal ini.
Di samping itu, Ekti juga memberikan apresiasi terhadap program Pemprov Kaltim yang berkaitan dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Menurutnya, program ini sangat sesuai untuk desa-desa tertinggal, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik milik PT PLN (Perusahaan Listrik Negara).
“Dengan adanya program PLTS, beberapa daerah yang sulit dijangkau oleh PT PLN bisa tercover. Ini adalah langkah positif,” pungkasnya.
#adv#dprdkaltim
Komentar