HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Kebingungan masyarakat terkait mekanisme Program Gratispol (pendidikan gratis) kembali mencuat dalam laporan reses anggota DPRD Kalimantan Timur. Para orang tua hingga mahasiswa disebut masih belum memahami secara jelas siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan tersebut.
Aspirasi itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, usai menyerap keluhan langsung dari masyarakat di daerah pemilihannya. Menurutnya, kurangnya sosialisasi teknis membuat banyak pihak bertanya-tanya soal implementasi program yang diinisiasi Pemprov Kaltim tersebut.
“Masyarakat mempertanyakan apakah mahasiswa yang kini berada di semester lanjut juga akan menerima manfaat atau hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru, dan apa bedanya dengan beasiswa yang sudah ada,” kata Aras.
Ia menilai, ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta ekspektasi yang tidak tepat. Terlebih program tersebut digadang-gadang sebagai jawaban atas kebutuhan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh warga Kaltim.
Selain Gratispol, sejumlah program lain juga turut dipertanyakan masyarakat, khususnya terkait atribut sekolah gratis yang pelaksanaannya dirasa belum merata. Masyarakat juga mendorong pemerintah untuk membangun sekolah menengah baru di beberapa wilayah, seperti Kutai Timur dan Balikpapan, guna mengatasi jumlah ruang belajar yang terbatas.
Aras menegaskan, seluruh aspirasi yang masuk melalui reses akan dibawa ke meja pembahasan di tingkat legislatif sebagai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pendidikan berikutnya.
DPRD Kaltim, lanjutnya, berkomitmen memastikan aspirasi tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan yang sesuai kebutuhan warga di lapangan, sehingga program pembangunan tidak hanya terdengar di atas kertas tetapi terasa manfaatnya oleh masyarakat (Adv).
Komentar