HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Kebocoran pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Banyaknya kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi dan menikmati fasilitas infrastruktur Kaltim namun tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dinilai harus segera ditertibkan.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus mengambil langkah lebih tegas dalam penerapan aturan wajib balik nama bagi kendaraan yang menetap dan beroperasi di Kaltim. Ia menilai kondisi saat ini sudah berlangsung terlalu lama dan berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah.
“Mereka memakai jalan kita, tapi pajaknya tidak kita terima. Kondisi seperti ini harus dibenahi,” tegas Sabaruddin, menyampaikan kekhawatirannya akan potensi penurunan pendapatan jika tidak segera diperbaiki.
Menurutnya, lemahnya pengawasan pernah menjadi penyebab menurunnya pendapatan daerah di wilayah lain seperti Aceh dan Medan. Kaltim tidak boleh mengulangi kesalahan serupa. Karena itu, Komisi II menekankan perlunya kerja sama efektif antara instansi terkait dalam pengawasan di jalan.
“Dishub dan kepolisian harus aktif melakukan razia dan memeriksa masa berlaku surat jalan. Kalau pengawasan tidak diperketat, kita akan terus merugi,” lanjutnya.
Selain penegakan aturan, DPRD juga menyoroti layanan publik terkait balik nama kendaraan yang masih dianggap menyulitkan wajib pajak. Kepatuhan masyarakat dan perusahaan akan lebih tinggi jika sistem layanan dipermudah.
“Kadang masyarakat yang ingin mengurus sendiri malah menemui kendala. Ini tidak boleh dibiarkan. Jika kita ingin pendapatan meningkat, maka pelayanan publik juga harus berbenah,” pungkasnya.
DPRD berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga memastikan adanya keadilan dalam kontribusi seluruh pengguna fasilitas publik di Kaltim. Pemerintah daerah diminta bertindak cepat sebelum kebocoran pendapatan semakin melebar (Adv).
Komentar