HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Moratorium efisiensi anggaran dan penurunan transfer pusat membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas. Bagi wilayah tertinggal seperti Sandaran, situasi ini mempertegas pentingnya keterlibatan multipihak dalam pembangunan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menilai kolaborasi harus menjadi strategi utama pemerintah dalam mempercepat infrastruktur layanan dasar.
“Ya ini harus berkolaborasi dengan pihak swasta dan pemerintah… Kolaborasi itu bukan hanya dengan swasta saja tapi dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa koordinasi fiskal lintas pemerintahan harus diperkuat untuk mengatasi hambatan yang tidak mampu ditangani sendiri oleh kabupaten.
“Dengan provinsi sendiri… dan kolaborasi dengan perusahaan terbesar KPC itu kan memang bisalah insyaallah dicarikan solusinya ya,” katanya.
Menurutnya, perusahaan pemilik konsesi di Kutim memiliki tanggung jawab sosial untuk memastikan warga di sekitarnya menikmati manfaat kehadiran industri.
Sinergi antara program CSR, dana desa, APBD kabupaten, dan dukungan provinsi disebut penting untuk menutup kesenjangan pembangunan.
Syarifatul yakin percepatan pembangunan tidak akan berhenti meski anggaran negara sedang mengalami tekanan (Adv).
Komentar