HABARNUSANTARA, KALTIM – Pengembangan industri baru di Kalimantan Timur perlu diikuti kesiapan tenaga kerja lokal agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton di tengah pertumbuhan investasi. Pemerintah Provinsi Kaltim memasukkan peningkatan keterampilan, pendidikan vokasi, dan dukungan bagi pekerja yang beralih pekerjaan dalam Rancangan Rencana Transformasi Ekonomi Kaltim 2045.
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Muhaimin, menyampaikan hal tersebut dalam Konsultasi Publik Rancangan Rencana Transformasi Ekonomi Kaltim 2045 di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (20/10/2026).
Transformasi Ekonomi Kaltim 2045 Harus Serap Tenaga Kerja Lokal
Menurut Muhaimin, perubahan struktur ekonomi harus disertai upaya mempersiapkan masyarakat agar mampu mengambil bagian dalam peluang kerja yang muncul.
“Kesempatan kerja baru akan lebih bermanfaat bagi masyarakat lokal ketika keterampilan sesuai dengan kebutuhan usaha,” ujar Muhaimin.
Dalam rancangan transformasi ekonomi untuk Kaltim 2045, Pemprov kaltim mendorong pengembangan industri dan hilirisasi, energi bersih, serta berbagai sektor ekonomi baru. Perubahan tersebut berpotensi menghadirkan kebutuhan tenaga kerja dengan keterampilan yang berbeda dari pekerjaan di sektor-sektor yang selama ini mendominasi ekonomi daerah.
Baca juga:
Akses Pelatihan Jadi Kunci Agar Warga Tak Tertinggal
Muhaimin menjelaskan, kesiapan tenaga kerja menjadi salah satu unsur penting yang dibahas dalam forum konsultasi. Program peningkatan keterampilan diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap pelatihan.
“Program peningkatan keterampilan dapat menjangkau mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan akses,” kata Muhaimin.
Pernyataan tersebut menempatkan akses pelatihan sebagai persoalan penting dalam pelaksanaan transformasi ekonomi. Masyarakat yang tinggal jauh dari pusat industri, pekerja yang perlu beralih bidang pekerjaan, serta pencari kerja dengan keterampilan terbatas membutuhkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha.
Pendidikan Vokasi Harus Sesuai Kebutuhan Industri
Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja menjadi salah satu instrumen untuk menjembatani kebutuhan industri dengan kemampuan tenaga kerja. Agar efektif, program tersebut perlu disusun berdasarkan pemetaan kebutuhan perusahaan, jenis pekerjaan yang tersedia, dan kompetensi yang belum dimiliki calon pekerja.
Keterlibatan dunia usaha juga diperlukan sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, pelatihan tidak berhenti pada pemberian sertifikat, tetapi benar-benar membantu peserta memenuhi persyaratan pekerjaan yang dibutuhkan industri.
Pertumbuhan Ekonomi Belum Tentu Buka Lapangan Kerja
Bank Indonesia dalam Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur Februari 2026 mencatat, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada triwulan IV 2025 belum sepenuhnya diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya melihat dampak pembangunan ekonomi tidak hanya dari pertumbuhan produksi, tetapi juga dari kesempatan kerja yang tersedia.
Baca juga:
>Resmi Kapolri Suyudi Ario Seto Ziarah Makam Marsinah di Nganjuk<
>Resmi PDIP Proses Pemecatan Hamenang Setelah Jadi Tersangka OTT KPK<
Karena itu, keberhasilan program vokasi perlu diukur melalui indikator yang jelas, seperti jumlah peserta yang menyelesaikan pelatihan, memperoleh sertifikasi kompetensi, dan mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya.
Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Jadi Penentu Keberhasilan
Rancangan Transformasi Ekonomi Kaltim 2045 tidak hanya menempatkan pemerintah sebagai pelaksana. Muhaimin menjelaskan bahwa dunia usaha dan organisasi lain juga perlu memasukkan kontribusinya dalam rencana masing-masing agar pelaksanaan transformasi tidak bergantung pada anggaran pemerintah provinsi semata.
Pemetaan Kebutuhan Tenaga Kerja Harus Transparan
Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui pemetaan kebutuhan tenaga kerja, penyediaan program pelatihan, pemagangan, serta kemitraan antara lembaga pendidikan dan perusahaan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan informasi mengenai peluang kerja dan program peningkatan kompetensi dapat diakses masyarakat secara luas.
Di sisi lain, perusahaan perlu memberikan gambaran yang terukur mengenai kebutuhan tenaga kerja dan kualifikasi yang dipersyaratkan. Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga pelatihan untuk menyiapkan calon pekerja lokal sebelum industri mulai beroperasi atau memperluas kapasitasnya.
Tantangan Berikutnya: Program Jelas dan Terukur
Rancangan transformasi ekonomi Kaltim 2045 masih dalam proses penyempurnaan sebelum ditetapkan melalui regulasi daerah. Pada tahap pelaksanaan, tantangan berikutnya adalah menerjemahkan agenda peningkatan keterampilan menjadi program yang memiliki target, jadwal, sumber pembiayaan, dan penanggung jawab yang jelas.
Data mengenai kebutuhan tenaga kerja per sektor juga penting agar pemerintah dapat menentukan jenis pelatihan yang paling relevan. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengetahui apakah program yang dijalankan benar-benar membantu masyarakat memperoleh pekerjaan.
Dengan ukuran keberhasilan yang terukur, transformasi ekonomi tidak hanya dinilai dari munculnya industri baru dan meningkatnya investasi. Kesempatan masyarakat lokal untuk memperoleh keterampilan, memasuki dunia kerja, dan meningkatkan kesejahteraan juga perlu menjadi bagian dari evaluasi pembangunan Kaltim menuju 2045.
