HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur kini berada di kisaran Rp 9 triliun, angka yang menunjukkan kekuatan fiskal daerah dalam beberapa tahun terakhir. Namun DPRD mengingatkan bahwa pencapaian tersebut tidak bisa membuat pemerintah lengah, terutama karena potensi penurunan pendapatan dari sektor tambang semakin nyata.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyatakan bahwa penurunan pendapatan tambang tidak dapat digantikan secara cepat oleh sektor lain. Pemulihan harus dilakukan secara bertahap dan melalui strategi matang.
“Memang penggantinya tidak akan seimbang dalam waktu cepat. Kalau hilang 10 triliun, tentu tidak langsung tergantikan. Prosesnya pasti bertahap,” ujarnya.
Menurut Firnadi, PAD yang mencapai Rp 9 triliun adalah modal penting untuk memperkuat stabilitas fiskal daerah. Ia menyebut jasa, perseroda, dan sektor-sektor non-tambang kini mulai memberikan kontribusi besar.
“Kalau sektor lain dikelola lebih optimal—perkebunan, perikanan, maupun sektor jasa lainnya—saya kira mampu menggantikan, walaupun bertahap,” jelasnya.
Ia mencontohkan beberapa daerah besar di Indonesia yang mampu bertahan dan berkembang meski tidak mendapatkan transfer pusat dalam jumlah besar. Kaltim disebut bisa belajar dari model pembangunan tersebut.
Firnadi juga menyoroti pertumbuhan industri hilir seperti smelter nikel yang mulai muncul di wilayah Kaltim. Menurutnya, hal ini perlu dijadikan kesempatan besar untuk menambah pendapatan.
“Kita perlu melihat itu nanti sebagai potensi untuk meningkatkan pendapatan,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara sektor pemerintahan, BUMD, dan dunia usaha untuk menjamin kelangsungan pendapatan daerah dalam menghadapi era pasca-tambang, (Adv).
Komentar