HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) yang tengah dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong DPRD untuk menuntut optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD menilai pemerintah harus memaksimalkan kinerja BUMD dan menggali potensi pajak daerah untuk menutup defisit fiskal.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mengatakan bahwa banyak potensi yang bisa digarap pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD, sepanjang dikelola secara profesional dan transparan.
“Sebetulnya banyak potensi. Kita punya perusda. Kalau perusdanya sehat dan kerjanya optimal, itu bisa mendatangkan PAD,” ujarnya.
Ia menyoroti adanya perusda yang tidak memberikan kontribusi PAD namun tetap mengeluarkan anggaran untuk membayar gaji direksi. Hal itu menurutnya adalah ketidakefisienan yang harus segera dihentikan.
“Perusda-perusda yang tidak sehat, yang tidak memberikan PAD, sementara gaji direktur tetap jalan, itu harus dievaluasi,” tegasnya.
Selain BUMD, Syarifatul menilai pajak dan retribusi daerah masih memiliki ruang besar untuk dioptimalkan. Potensi di sektor pariwisata, pertanahan, dan perizinan dinilai dapat menjadi penyumbang PAD tambahan.
“Banyak potensi lain dari pajak-pajak dan retribusi. Kita ini kan daerah pariwisata juga. Pajak balik nama, pajak tanah, IMB, itu potensi untuk digenjot,” jelasnya.
Ia menekankan agar pemerintah memperbaiki layanan perizinan dan mempercepat proses administrasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat sekaligus memperluas sumber pendapatan.
DPRD berharap pemerintah mampu melakukan langkah strategis agar pemotongan TKD tidak mengganggu pelayanan publik dan tidak membebani pegawai daerah secara berkepanjangan, (Adv).
Komentar