Habarnusantara.com, BOGOR – Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 9 Oktober 2026. Pertemuan khusus ini digelar untuk mengevaluasi progres pembangunan 100 Kampung Nelayan Modern yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta Wakil Menteri Didit Herdiawan Ashaf hadir langsung memenuhi panggilan kepala negara. Kehadiran pimpinan KKP tersebut bertujuan memberikan laporan komprehensif mengenai realisasi program pemberdayaan masyarakat pesisir yang dikebut pemerintah.
Baca juga: Genangan Samarinda Muncul Lagi, DPRD Minta Drainase Dievaluasi
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pemerintah pusat sangat menaruh perhatian pada kelancaran inisiatif ekonomi kerakyatan ini.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta update perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan yang tengah dipersiapkan pemerintah,” ujar Teddy dalam keterangan resminya, Jumat malam.
Baca juga: Novan Syahronny: RT Wajib Gelar Rembuk Warga Sebelum Usul Masuk SIPD
Proyek ratusan kawasan khusus nelayan ini dikebut agar segera memberikan manfaat nyata bagi perputaran ekonomi warga setempat. Target utamanya, seluruh infrastruktur penunjang sudah bisa difungsikan secara optimal sebelum pergantian tahun mendatang.
“Hingga akhir tahun 2026, sebanyak 100 Kampung Nelayan ditargetkan siap beroperasi dengan berbagai fasilitas penunjang aktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan,” kata Teddy menegaskan tenggat waktu pengerjaan proyek.
Baca juga: Kebakaran Hutan Samarinda 608 Hektare, DPRD Imbau Waspada
Program Kampung Nelayan
Program Kampung Nelayan dirancang tidak sekadar membangun kawasan pemukiman pesisir, melainkan dilengkapi dengan infrastruktur penunjang terpadu demi mendongkrak roda perekonomian dan kesejahteraan para nelayan di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
Adapun sejumlah sarana pendukung utama yang disiapkan meliputi dermaga sebagai infrastruktur utama tambat labuh dan aktivitas melaut. Tanpa dermaga yang layak, aktivitas berlabuh dan bongkar muat hasil laut menjadi hambatan utama yang selama ini kerap diabaikan.
Selain dermaga, pemerintah juga menyiapkan pabrik es dan cold storage atau fasilitas penyimpanan dingin berkapasitas besar untuk menjaga mutu serta kesegaran hasil tangkapan laut. Keberadaan pabrik es sangat vital untuk memutus rantai kerugian pascapanen yang kerap dihadapi nelayan tradisional.
Pemerintah juga mendirikan pasar ikan khusus agar hasil tangkapan bisa langsung ditransaksikan secara mandiri oleh nelayan tanpa melalui tengkulak yang sering merugikan. Dengan pasar sendiri, nelayan diharapkan mendapatkan harga jual yang lebih adil dan stabil.
Baca juga: Bicara di Komite 4 PBB, Teguh Santosa Beberkan Keberhasilan Pembangunan di Sahara
Program 100 Kampung Nelayan ini menjadi bagian dari agenda besar Presiden Prabowo
Program 100 Kampung Nelayan ini menjadi bagian dari agenda besar Presiden Prabowo dalam memperkuat ekonomi pesisir dan mewujudkan swasembada pangan dari laut. Presiden menegaskan bahwa kekayaan laut Indonesia yang sangat besar harus dikelola dengan baik untuk kemakmuran rakyat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga meluncurkan 11 proyek hilirisasi nikel senilai Rp180 triliun di IWIP Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober 2026 dan melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Kombinasi hilirisasi nikel dan penguatan kampung nelayan menjadi strategi pemerintah untuk mendorong pemerataan pembangunan dari darat hingga laut.
Kebijakan ini juga sejalan dengan arahan Presiden agar seluruh kementerian tidak hanya bekerja di atas kertas, melainkan memastikan program benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan. Prabowo dikenal sering melakukan pengecekan langsung dan memanggil menteri ke Hambalang untuk memastikan progres proyek strategis nasional.
Baca juga: Deni Hakim Dorong Wisata Buatan Samarinda Jadi Identitas Baru Kota
Masyarakat nelayan di Kalimantan Timur, khususnya di pesisir Kutai Kartanegara, Bontang, dan Balikpapan, menyambut baik program ini. Mereka berharap salah satu dari 100 Kampung Nelayan tersebut dibangun di wilayah Kaltim yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di Indonesia.
Dengan ini maka target operasi akhir 2026, pemerintah optimistis program Kampung Nelayan agar dapat meningkatkan pendapatan nelayan hingga 40 persen, hal itu untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah pesisir, serta memperkuat ketahanan pangan nasional dari sektor kelautan dan perikanan.
Sumber: http://Setkab.go.id – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya: Target 100 Kampung Nelayan Beroperasi Akhir 2026
