Samarinda, Habarnusantara – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zary, menilai pelaksanaan program layanan kesehatan GratisPol oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih belum berjalan optimal.
Ia memahami hal tersebut karena program ini dijalankan di tengah masa transisi kepemimpinan.
Menurut Sarkowi, Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru hanya menjalankan anggaran yang telah dirancang oleh pemimpin sebelumnya, sehingga keterbatasan dalam pelaksanaan bisa dimaklumi.
“Memang belum maksimal, karena mereka masuk di tengah jalan. Nanti kalau sudah lewat proses Musrenbang, baru kita bisa jadikan pelaksanaan sebelumnya sebagai bahan evaluasi,” ujarnya pada Jumat (9/5/2025).
Ia juga menyoroti beban besar yang harus ditanggung oleh APBD Kaltim. Dengan adanya program GratisPol dan keharusan efisiensi anggaran, pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam menjalankan layanan secara merata.
Salah satu perhatian utama adalah layanan pengobatan gratis bagi warga Kaltim di luar daerah, yang menurut Sarkowi bisa menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas layanan BPJS Kesehatan di daerah.
“Kalau penganggaran dibagi ke banyak pos, kita punya hak untuk meminta perbaikan kinerja. Itu yang harus terus kita kawal,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, penyelenggara program seperti BPJS Kesehatan perlu lebih responsif dan peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi peserta, agar program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Komentar