HABARNUSANTARA, Samarinda – Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan (LPADKT) akan menggelar Panggung Rakyat dan Mimbar Bebas menyoroti Penolakan Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat pada 16 Oktober 2025 di Teras Samarinda.
Koordinator Acara Panggung Rakyat dan Mimbar Bebas Penolakan Pemangkasan DBH Jemriantho dalam keterangan persnya di Samarinda, Senin (13/10/2025) mengatakan, aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil dan merugikan daerah penghasil.
“Kemaren kami LPADKT Kota Samarinda menerima Instruksi Langsung Dari Ketum LPADKT untuk menggelar panggung rakyat sebagai wadah masyarakat kaltim menyatukan suara dan perlawanan terhadap kebijakan pemotongan dana bagin hasil oleh pemerintah pusat yang sewenang-wenang,” tegas Jemriantho.
Pria yang merupakan Sekretaris Cabang LPADKT Kota Samarinda ini menambahkan, kegiatan aksi besar-besaran ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari tokoh adat, pemuda, mahasiswa, petani, buruh, hingga aktivis lingkungan yang akan dimulai pukul 14.00 hingga 18.00 Wita, bersatu menyuarakan satu tuntutan yaitu ‘Batalkan rencana pemangkasan DBH atau hadapi perlawanan rakyat’.
Dalam penjelasannya, Jemriantho menyebut, aksi ini akan diisi dengan ritual adat pembuka, orasi politik, aksi teatrikal perlawanan, pembacaan deklarasi rakyat, dan penyerahan tanah dan air secara simbolik kepada pemerintah daerah.
“Semua elemen aksi ini dirancang untuk mengirim pesan kuat kepada pemerintah pusat bahwa rakyat Kalimantan Timur tidak akan lagi menerima perlakuan tidak adil,” tegasnya.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Jemri ini menuturkan, bahwa panggung rakyat ini murni hadir atas dasar keresahan rakyat kaltim yang terpotret mulai dari warung kopi hingga ruang-ruang diskusi elit.
“Ketum LPADKT bapak Vendy Meru melihat riak-riak terkait pemangkasan DBH ini, sehingga bahaya jika tidak di berikan saluran untuk mengekspresikan kegelisahan rakyat dan elit. Bisa-bisa menjadi bola liar dan perlawanan yang tidak terukur,” ungkap Jemri.
Kendati demikian, Jemri mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk hadir dan menyuarakan aspirasinya secara damai, konstitusional, dan bermartabat.
“Inilah saatnya rakyat berdiri bersama. Inilah waktunya kita menunjukkan bahwa Kalimantan Timur tidak bisa lagi dianggap sebagai lumbung yang diperas tanpa diberi haknya. Dari tanah ini kekayaan negeri lahir. Dari tanah ini pula, perlawanan dimulai,” pungkasnya.
Komentar