Habarnusantara.com, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah mematangkan rencana penyediaan sekitar 100 unit armada taksi berargo sebagai bagian dari implementasi Rencana Induk Transportasi Kota. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk memodernisasi sistem transportasi publik di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur tersebut.
Rencana tersebut sekaligus membuka peluang masuknya operator taksi nasional, salah satunya PT Blue Bird Tbk, yang sebelumnya telah berekspansi di wilayah Kalimantan Timur. Kehadiran taksi berargo diharapkan mampu meningkatkan standar pelayanan, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat Samarinda yang selama ini mengandalkan transportasi berbasis aplikasi dan angkutan konvensional.
Menanggapi wacana tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda memberikan catatan penting. Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menyambut baik iklim investasi yang terbuka, namun ia menekankan agar pemerintah tetap berpihak pada pelaku usaha lokal.
“Saya pikir semua peluang usaha terbuka untuk siapa pun. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada wali kota, utamakan pengusaha lokal. Utamakan pengusaha lokal,” ujar Viktor saat ditemui di Samarinda, Selasa malam, 6 Oktober 2026.
Revitalisasi Angkot Jadi Kunci
Menurut Viktor, pengembangan transportasi perkotaan tidak boleh hanya berfokus pada penambahan armada baru dan masuknya investor besar. Pemerintah, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberlangsungan pelaku transportasi yang telah lama beroperasi di Samarinda.
Ia secara khusus menyoroti keberadaan angkutan kota (angkot) yang kondisinya saat ini memprihatinkan dan cenderung mati suri. Padahal, di beberapa kota besar lain seperti Kota Bogor, Jawa Barat, angkot masih mampu bertahan dan menjadi tulang punggung transportasi massal dengan sistem manajemen yang tertata.
“Utamakan kendaraan-kendaraan lokal. Hidupkan angkot yang ada di Kota Samarinda. Seperti di Bogor sana angkot hidup,” tegas Viktor.
Viktor menjelaskan, revitalisasi angkot dapat dilakukan melalui peremajaan armada, penataan trayek yang lebih jelas, serta integrasi sistem pembayaran dan manajemen. Dengan demikian, angkot tidak sekadar dibiarkan bersaing secara bebas tanpa perlindungan, melainkan diperkuat untuk naik kelas.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi lokal. Pengusaha angkot sebagian besar merupakan masyarakat Samarinda sendiri yang menggantungkan hidup dari sektor transportasi. Jika tidak dilindungi, mereka akan menjadi pihak yang paling terdampak dari liberalisasi transportasi.
Berkaca dari Balikpapan
Kehadiran Blue Bird di Kalimantan Timur bukan hal baru. Perusahaan taksi dengan ciri khas armada biru tersebut telah resmi beroperasi di Kota Balikpapan sejak Agustus 2024. Di kota minyak tersebut, Blue Bird menghadirkan beberapa lini layanan, mulai dari taksi reguler Blue Bird, layanan sewa mobil mewah Golden Bird, hingga layanan shuttle eksekutif Cititrans yang menyasar segmen korporat dan perjalanan antar kota.
Pengalaman di Balikpapan menunjukkan bahwa kehadiran taksi berargo mampu memberikan alternatif transportasi yang profesional dengan sistem argo yang transparan. Namun di sisi lain, adaptasi dengan ekosistem transportasi lokal tetap menjadi tantangan yang harus dikelola dengan regulasi yang adil.
Jika model serupa diterapkan di Samarinda, Pemkot Samarinda perlu menyusun regulasi yang mengatur kuota, wilayah operasi, dan standar pelayanan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan moda yang sudah ada.
Antisipasi Persaingan Usaha
Viktor Yuan juga mengingatkan adanya potensi persaingan usaha yang kompleks jika 100 taksi argo benar-benar direalisasikan. Persaingan tidak hanya akan terjadi antar perusahaan taksi, tetapi juga antara pengemudi taksi argo dengan pengemudi angkot, serta dengan pengemudi ojek dan taksi daring yang jumlahnya sangat besar di Samarinda.
“Pemerintah jeli melihat ini. Jangan sampai kebijakan baru justru menimbulkan persoalan baru di lapangan,” katanya.
Menurutnya, Pemkot Samarinda melalui Dinas Perhubungan harus melakukan kajian sosial dan ekonomi yang mendalam sebelum memberikan izin operasional. Kajian tersebut harus mencakup analisis kebutuhan riil masyarakat, daya dukung jalan, serta dampak ekonomi bagi pengemudi lokal.
Ia mendorong agar pemerintah membangun forum komunikasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari Organda, komunitas pengemudi daring, pengusaha angkot, hingga perwakilan calon investor taksi argo. Dengan dialog yang terbuka, konflik kepentingan dapat diminimalisir sejak awal.
Pada akhirnya, Viktor berharap pengembangan transportasi di Samarinda tidak semata-mata diukur dari seberapa banyak investasi yang masuk atau seberapa banyak armada baru yang bertambah. Indikator keberhasilan yang lebih penting adalah terciptanya sistem transportasi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, terutama pelaku usaha lokal.
“Transportasi adalah urat nadi ekonomi kota. Kalau pengusaha lokal kuat, ekonomi kota juga akan kuat,” pungkasnya.
