SAMARINDA – Banjir di Bontang menjadi salah satu fokus Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sutomo Jabir, dalam mengawal realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan 2023. Politisi PKB ini berkomitmen untuk memastikan anggaran tersebut digunakan untuk program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur di wilayah Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dan Kabupaten Berau, yang merupakan asal daerah pemilihannya (Dapil).
“Saya akan memastikan bantuan dari pemerintah provinsi untuk membangun bendungan di Sungai Suka Rahmat. Proyek ini sudah dimulai sejak tahun ini, tapi masih ada kendala izin kawasan hutan dan studi kelayakan,” ujar Sutomo Jabir saat dihubungi wartawan, Senin (23/10/2023).
Menurutnya, bendungan tersebut bertujuan untuk menampung air kiriman dari Kutai Timur dan mengatur debit air agar tidak meluap ke Bontang. Ia berharap proyek ini bisa selesai pada tahun 2024.
Selain itu, ia juga menyarankan agar sungai-sungai yang ada di kota dibersihkan dan diperdalam. Ia mencontohkan ada danau buatan yang dibuat oleh PT Badak NGL yang bisa dimanfaatkan untuk menampung air hujan.
“Di sisi lain, pemerintah provinsi juga harus mengatasi deforestasi lahan yang menyebabkan banjir. Ini harus segera dituntaskan, karena kalau tidak, banjir akan semakin parah,” tuturnya.
Sutomo Jabir juga mengungkapkan bahwa ia akan memantau progres pemanfaatan kolam bekas tambang untuk menyediakan air bersih ke Bontang dan Kutai Timur, khususnya di Kecamatan Teluk Pandan. Ia mengatakan bahwa proyek ini sudah masuk dalam anggaran tahun depan untuk membuat pipa-pipa distribusi air bersih.
“Ada kerja sama dengan perusahaan tambang setempat untuk menyiapkan intake air dari kolam bekas tambang. Pemprov Kaltim yang menyediakan pipa distribusi sampai ke Bontang dan Teluk Pandan. Air dari kolam tersebut sudah diuji dan memiliki pH yang bagus, sehingga bisa diolah dan aman dikonsumsi masyarakat,” paparnya.
Sutomo Jabir juga menegaskan bahwa ia akan terus mengawasi pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang ada di Kutai Timur. Ia berharap IPAL tersebut dapat berfungsi dengan baik dan tidak mencemari lingkungan.
“Untuk Kutai Timur dan Berau, tentu masih ada banyak persoalan lain yang harus diselesaikan, seperti jembatan dan jalan provinsi. Tapi saya optimis dengan kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, kita bisa membangun daerah ini menjadi lebih baik,” ujarnya. (Adv/DPRD Kaltim).
Komentar