HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan langkah besar untuk melepas ketergantungan ekonomi dari sektor pertambangan dan penggalian. Selama puluhan tahun, tambang menjadi tulang punggung, namun kini pemerintah sadar struktur itu rawan dan tidak berkelanjutan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Muhaimin, mengungkapkan fakta bahwa hingga triwulan I 2026, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian masih mencapai 33,45 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim.
Angka dominan tersebut disampaikan Muhaimin dalam Konsultasi Publik Rancangan Rencana Transformasi Ekonomi Kaltim 2045 yang digelar di Samarinda, Selasa, 20 Oktober 2026.
Menurutnya, ketergantungan yang tinggi menjadi alasan kuat untuk segera menyiapkan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih beragam dan berkeadilan.
Baca juga:
Tantangan Terbesar Bukan Hanya Bangun Industri Baru
Muhaimin menekankan, tantangan transformasi ekonomi Kaltim bukan sekadar menghadirkan industri baru atau mendatangkan investor besar. Pekerjaan rumah yang lebih berat adalah memastikan masyarakat lokal memiliki keterampilan yang relevan dan mendapat kesempatan nyata untuk terlibat.
“Kesempatan kerja baru akan lebih bermanfaat bagi masyarakat lokal ketika keterampilan sesuai dengan kebutuhan usaha,” ujar Muhaimin.
Risiko Tenaga Kerja Lokal Tertinggal
Kebutuhan Skill di Sektor Baru Berbeda dengan Tambang
Rancangan transformasi ekonomi yang disusun Bappeda tidak hanya berfokus pada pengembangan industri dan peningkatan investasi. Pemerintah juga menempatkan peningkatan keterampilan, pendidikan vokasi, dan program alih profesi atau reskilling sebagai bagian inti dari perubahan.
Langkah ini menjadi krusial karena kebutuhan tenaga kerja pada sektor pengolahan, hilirisasi, energi terbarukan, dan industri pariwisata sangat berbeda dengan kebutuhan di sektor pertambangan.
Baca juga:
Tanpa pemetaan yang akurat antara kebutuhan industri dan kompetensi pekerja, peluang kerja baru yang tercipta berisiko tidak dapat diakses sepenuhnya oleh masyarakat setempat. Akibatnya, warga lokal hanya menjadi penonton di tengah industrialisasi baru.
Karena itu, pelatihan tenaga kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan riil dunia usaha. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat di sekitar kawasan industri memperoleh akses terhadap informasi lowongan, program pelatihan, dan proses perekrutan yang transparan.
Lima Sektor Prioritas Ekonomi Baru Kaltim
Dalam rancangan transformasi ekonomi hingga 2045, Kaltim mengarahkan pengembangan pada empat pilar utama: peningkatan produktivitas, keberlanjutan lingkungan, perluasan kapasitas usaha lokal, serta investasi baru yang bernilai tambah tinggi.
Dari Hilirisasi Sawit Hingga Energi Bersih
Lahan Bekas Tambang Disiapkan Jadi Sumber Ekonomi
Bidang yang menjadi fokus mencakup industri dan hilirisasi, kelapa sawit berkelanjutan dengan fokus oleopangan dan oleokimia, pengembangan budidaya udang windu, pariwisata berkelanjutan, serta energi bersih termasuk pemanfaatan lahan bekas tambang.
Baca juga:
Potensi hilirisasi sawit menjadi salah satu andalan baru. Kaltim tidak lagi ingin hanya menjual CPO mentah, melainkan mengolah menjadi produk bernilai tinggi. Begitu pula lahan bekas tambang yang selama ini menjadi beban lingkungan, kini disiapkan untuk ekonomi baru yang produktif.
Namun, keberhasilan transformasi tidak cukup diukur dari jumlah investasi yang masuk atau berdirinya pabrik baru. Dampaknya harus dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja lokal, tumbuhnya kesempatan usaha bagi UMKM, serta peningkatan kemampuan masyarakat untuk masuk dalam rantai pasok industri.
Kemitraan dan Perlindungan Kelompok Rentan
Bappeda turut menekankan pentingnya kemitraan antara perusahaan besar dan pengusaha kecil di daerah. Skema kemitraan ini diharapkan membuka akses pasar, modal, dan teknologi bagi pelaku UMKM lokal.
Jangan Ada yang Tertinggal dalam Transformasi
Perempuan, UMKM, dan Masyarakat Adat Harus Dapat Porsi
Dukungan terhadap kelompok rentan, perempuan, dan masyarakat adat juga menjadi bagian dari rancangan agar perubahan ekonomi tidak meninggalkan kelompok yang memiliki keterbatasan akses.
“Transformasi ekonomi harus inklusif. Semua kelompok harus mendapat kesempatan yang sama untuk naik kelas,” tulis dalam dokumen rancangan tersebut.
Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi baru yang tercipta tidak hanya dinikmati segelintir korporasi, tetapi merata hingga ke desa-desa penyangga kawasan industri.
Butuh Dasbor Pemantauan dan Target Terukur
Rancangan Transformasi Ekonomi Kaltim 2045 juga mengarah pada penyusunan indikator dan mekanisme pemantauan pelaksanaan yang jelas dan transparan.
Bappeda menyampaikan rencana pengembangan dasbor pemantauan atau dashboard transformasi ekonomi, meskipun sistem tersebut masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar bisa diakses publik.
Data Terbuka Kunci Kepercayaan Publik
Dari Rencana Menjadi Hasil Nyata
Pemantauan tersebut penting untuk melihat apakah investasi benar-benar menghasilkan pekerjaan, apakah pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri, dan apakah pelaku usaha lokal memperoleh kesempatan yang lebih luas.
Data yang terbuka dan mudah diakses juga dapat membantu masyarakat menilai perkembangan program berdasarkan hasil nyata, bukan hanya janji rencana.
Ke depan, tantangan pemerintah adalah menerjemahkan arah kebijakan besar ini menjadi program yang terukur, dengan target yang jelas, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, dan penerima manfaat yang terdefinisi.
Dengan begitu, transformasi ekonomi Kaltim tidak berhenti pada perubahan struktur industri di atas kertas, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Benua Etam hingga 2045.
