Habarnusantara.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Jafar Sidik memberikan tanggapannya terkait kasus dugaan kecurangan dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang merugikan negara hingga Rp193 triliun.
Jafar Sidik menilai hal tersebut sebagai tindakan tercela yang merugikan negara serta masyarakat dan berharap agar kasus ini dapat diusut hingga tuntas.
“Ini kasus yang luar biasa, yang menurut saya tidak sepantasnya harus dilakukan. Karena ini ‘kan bahasanya pembohongan, melakukan suatu tindakan yang tercela,” kata Jafar saat diwawancarai, Jumat (28/2/2025).
Ia menerangkan, penjualan produk BBM kepada masyarakat seharusnya sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti Pertamax yang seharus dijual sebagai Pertamax dan Pertalite sebagai Pertalite, dengan harga yang sudah ditetapkan.
Namun, dalam kasus ini terdapat dugaan praktik pencampuran (Oplosan) antara Pertamax dengan Pertalite, yang mana hal tersebut tidak sesuai standar dan merugikan masyarakat.
Jafar juga menyebut, bahwa praktik tersebut dilakukan demi mencari keuntungan, dan Ia menduga ada pihak-pihak yang berkolaborasi dalam sistem yang terstruktur untuk menjalankan dugaan tindakan kecurangan ini.
“Ini ‘kan namanya mencari keuntungan dari penderitaan, baik itu masyarakat maupun negara.
Karena, dalam hal ini juga negara dirugikan, apalagi masyarakat sebagai pengguna juga sangat dirugikan, yang menurut kami ini sesuatu perbuatan yang tidak bisa ditoleransi, memang harus diusut secara tuntas, dalang-dalangnya siapa saja,” tambahnya.
Jafar Sidik juga menyoroti dampak dari kasus ini terhadap masyarakat, yang merasa kecewa dan dirugikan.
Ia turut berharap agar pemerintah, baik pusat maupun daerah, serius mengawasi distribusi BBM, sehingga kasus serupa tidak terjadi kembali. Karenanya, Ia turut mendorong pihak terkait, termasuk Pertamina dan pemerintah daerah, untuk memastikan pengawasan distribusi BBM berjalan sesuai aturan.
Komentar