Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk meningkatkan komitmen dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai langkah nyata mencapai visi zero emisi karbon pada tahun 2050.
Sikap ini sejalan dengan inisiatif pemerintah pusat untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menyoroti potensi besar yang dimiliki Kaltim untuk memanfaatkan EBT, seperti energi surya, angin, air, dan biogas. Meskipun demikian, ia menilai Pemprov Kaltim belum konsisten dalam menghasilkan produk EBT yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“EBT harus melibatkan seluruh aspek, dari hulu sampai hilir, mencakup produksi, distribusi, hingga konsumsi. Ini harus menjadi solusi integral untuk mengatasi tantangan ketahanan energi, pangan, dan hilirisasi industri,” ungkap Sapto, yang juga merupakan politisi dari Partai Golkar. Senin (13/11/2023)
Pramono memberikan contoh, menekankan potensi produksi biogas dari limbah sawit yang melimpah di Kaltim. Ia menyoroti manfaat ekonomis dan lingkungan yang dapat diperoleh dengan menghasilkan biogas sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik skala rumah tangga maupun industri.
“Saya berharap Pemprov segera menyusun rencana aksi pengembangan EBT yang terukur dan terintegrasi, melibatkan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah pusat, DPRD, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat,” tegasnya.
Pramono menekankan pentingnya memiliki roadmap EBT yang jelas dan terstruktur, serta menyerukan agar setiap pergantian kepemimpinan di provinsi ini tidak mengubah arah dan prioritas EBT yang telah ditetapkan.
“Konsistensi dalam pengembangan EBT di Kaltim harus dijaga. Tidak boleh terjadi perubahan kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan. Kita harus memiliki komitmen bersama untuk mewujudkan visi zero emisi karbon di Kaltim,” pungkas Sapto.(adv/dprdkaltim)
Komentar