SAMARINDA, Habarnusantara.com – Masalah pendidikan bagi anak-anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan seksual kembali menjadi sorotan. Tim Reaksi Cepat (TRC) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kaltim menekankan perlunya intervensi pemerintah dalam memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang layak.
Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainum, mengungkapkan bahwa banyak anak korban KDRT yang bahkan tidak pernah mengenyam bangku sekolah. “Kami menemukan anak-anak yang tidak pernah mendapatkan pendidikan. Ada yang tidak pernah sekolah sama sekali, ada yang belum lulus SD, sehingga tidak memiliki ijazah,” ujar Rina dalam pertemuan di Kantor DPRD Samarinda, Selasa (4/3/2025).
Kondisi ini menjadi tantangan besar ketika anak-anak tersebut memasuki usia produktif. Tanpa ijazah, mereka kesulitan mengakses pelatihan keterampilan, seperti yang diselenggarakan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda. Meskipun BPVP tidak secara mutlak mensyaratkan ijazah, seleksi tetap dilakukan untuk memastikan peserta yang paling siap.
*Kolaborasi Diperlukan untuk Akses Pendidikan dan Pelatihan*
Melihat kondisi ini, TRC PPA mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda serta DPRD Samarinda untuk menyediakan akses pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) secara gratis. Harapannya, meskipun hanya melalui jalur pendidikan nonformal, anak-anak korban KDRT tetap bisa memiliki kesempatan mendapatkan keterampilan dan pekerjaan.
“Setidaknya, setelah mereka memiliki ijazah paket, mereka bisa ikut pelatihan servis motor, servis handphone, atau servis AC. Dengan begitu, mereka punya skill dan peluang kerja,” tambah Rina.
Dukungan juga datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, yang mengungkapkan bahwa pada 2024, terdapat sekitar 700 anak putus sekolah di Samarinda. Komisi IV menegaskan pentingnya kerja sama antara BPVP, TRC PPA, dan Disdikbud untuk memberikan solusi konkret bagi anak-anak ini.
*Langkah Nyata Menuju Masa Depan Lebih Cerah*
Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPVP Samarinda, Eka Cahyana Adi, menyatakan bahwa pihaknya siap berkolaborasi untuk membuka lebih banyak akses pelatihan. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan pemerintah daerah untuk menjangkau lebih luas,” katanya.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pelatihan vokasi, diharapkan anak-anak korban KDRT dapat memperoleh kesempatan kedua dalam pendidikan dan pekerjaan. Pendidikan kesetaraan bukan sekadar memberikan ijazah, tetapi menjadi jembatan bagi mereka menuju masa depan yang lebih baik.(DSH)
Komentar