HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Kondisi sejumlah ruas jalan di Kota Samarinda yang gelap pada malam hari mulai dikeluhkan masyarakat. Selain mengurangi kenyamanan berkendara, padamnya lampu penerangan jalan umum (LPJU) juga dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan dan berpotensi memicu tindak kriminalitas.
Menanggapin hal tersebut, ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, melalui Dinas Perhubungan (Dishub) segera memprioritaskan perbaikan LPJU di berbagai titik kota.
Beberapa lokasi yang menjadi perhatian antara lain kawasan Jembatan Mahkota II atau Jembatan Achmad Amins, Jalan Pahlawan, hingga Jalan Letjen S Parman di depan rumah dinas wali kota.
“Kondisi jalan yang gelap tentu membuat masyarakat merasa tidak aman. Ini perlu segera ditangani agar tidak memicu risiko kriminalitas maupun kecelakaan,” Ungkap Deni sapaan karibnya. Kamis (21/5/2026).
Lebih lanjut, Deni menyebutkan komisi III DPRD Samarinda telah berkoordinasi langsung dengan Dishub terkait lambannya penanganan lampu jalan yang mati, khususnya di kawasan Jembatan Mahkota II.
Berdasarkan penjelasan Dishub, padamnya LPJU di kawasan jembatan tersebut disebabkan pencurian kabel instalasi yang terjadi beberapa bulan lalu.
Sementara di Jalan Pahlawan, sejumlah LPJU disebut mengalami kerusakan akibat usia infrastruktur yang sudah cukup tua. Instalasi bawah tanah di kawasan itu bahkan dilaporkan banyak mengalami kerusakan setelah digunakan lebih dari 15 tahun.
“Sebagian instalasi memang sudah perlu diremajakan karena kondisinya tidak lagi optimal. Banyak kabel bawah tanah yang rusak dan membutuhkan penggantian menyeluruh,” Jelas Deni.
Selain itu, Deni menegaskan kondisi tersebut tidak sejalan dengan program penataan kota yang selama ini digaungkan Pemerintah Kota Samarinda melalui konsep “Samarinda Kota Terang”.
“Jangan sampai ada kawasan kota yang ditata bagus, tetapi jalan utamanya justru gelap saat malam hari. Penerangan jalan ini menyangkut keamanan dan kenyamanan masyarakat,” Tegasnya.
Di sisi lain, Dishub Samarinda disebut masih menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi keuangan daerah. Perbaikan maupun penggantian instalasi LPJU membutuhkan biaya besar sehingga belum seluruh titik dapat ditangani dalam waktu singkat.
Meski demikian, politisi dari partai Gerindra itu meminta pemerintah tetap memprioritaskan perbaikan di lokasi yang dianggap rawan dan memiliki aktivitas lalu lintas tinggi.
“Komisi III sudah meminta agar titik-titik prioritas segera ditangani karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat,” Pungkas Deni. (ADV)
Komentar