Samarinda – Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Muaythai Indonesia (MI) Kalimantan Timur (Kaltim), Mesakh Pongrante memberi penjelasan perombakan internal kepengurusannya.
Ditemui, Mesakh membeberkan bahwa alasan adanya perubahan yang dilakukan, nama-nama yang ada di kepengurusan sebelumnya dirotasi.
“Yang cukup siginifikan adalah pergantian sekum, adapun keberatan ini dari sekum, bahwa dalam banyak hal pengambilan keputusan, itu langsung direct diambil oleh sekum,” kata Meskh, Senin (21/4/2025).
“Ada hal-hal yang krusial, yang diambil. Salah satu contoh penunjukkan atlet Pra PON kemarin, beliau langsung memgambil atlet dari luar untuk masuk Kontingen Kaltim, namun akhirnya itu tidak terpakai,” jelasnya.
Dari keputusan situ sudah mengurangi potensi untuk atlet lokal karena adanya atlet yang diambil dari luar Kaltim itu.
“Kemudiaan penunjukkan atlet-atlet itu dieksekusi langsung oleh pak sekum sendiri,” bebernya.
Mirisnya lagi, saat berjalan Pra PON, dan kepercayaan penuh diberikan oleh sekum dan timnya, atlet yang selesai melaksanakan Pra PON justru tertinggal di bandara saat menuju ke Kaltim.
“Atlet tertinggal di bandaran itu membuat saya bertanya, tata kelolanya seperti apa?, Harusnya puya tanggungjawab yang lebih untuk memastikan semua atlet kita pergi komplit, balik juga sama,” tegasnya.
Hal kedua ada dipenujukkan karateker Ketua MI Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Di mana, kata Mesakh, sekum menunjuk dirinya sendiri untuk menjabat sebagai karateker.
“Memang didalam perjalan itu, dia ada konfirmasi ke saya. Bahwa untuk karateker itu biar saya langsung. It’s oke, tapi sementara ini organisasi, kita harus bisa membedakkan pribadi-pribadi, dan organisasi,” imbuhnya.
Usai disetujui menjadi Ketua Karateker MI Kukar, kata Mesakh, sekum justru tak pernah mengajukan surat. Padahal dalam organisasi harusnya ada mekanisme resmi untuk persetujuan dari Ketua MI Kaltim, jadi tidak hanya sekadar omongan.
“Tetap buat surat untuk penunjukkan itu. Kemudian berjalan, Kukar melakukan Muskablub, itu juga tidak ada tanda tangan saya, dan berjalan langsung amsing-masing,” terangnya.
Padahal, tujuan dari organisasi menurut Mesakh adalah untuk mencapai tujuan bersama. Tetapi jika kemudian dalam perjalanannya didominasi satu orang untuk mengeksekusi yang bukan tupoksinya, Mesakh khawatir bakal ada miskomunikasi.
“Takutnya nanti ada miskomunikasi antara pengkab/pengkot dan pengprov. Sebenarnya itu adalah dasar acuan kita untuk mengadakan pleno untuk resuffle,” pungkasnya.
Komentar