SAMARINDA, Habarnusantara – Pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap gangguan organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai meresahkan dan berdampak langsung terhadap iklim investasi di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur. Untuk itu, daerah didorong segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu yang fokus menangani masalah tersebut.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Mayjen TNI Heri Wiranto, dalam kunjungannya ke Kantor Gubernur Kaltim, Minggu (11/5/2025), menegaskan bahwa ormas yang terafiliasi dengan praktik premanisme tidak hanya mengganggu keamanan, tapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat masuknya investasi.
“Kita melihat adanya pola gangguan dari kelompok-kelompok tertentu yang berkedok ormas namun melakukan aksi premanisme. Ini berdampak langsung terhadap pelaku usaha dan investor yang merasa tidak aman,” ujar Heri.
Ia menambahkan, pembentukan Satgas Terpadu di daerah merupakan kelanjutan dari rapat koordinasi di Kemenko Polkam pada 6 Mei lalu, yang menghasilkan lima poin strategis, salah satunya adalah perlunya tindakan tegas dan terukur terhadap ormas yang mengganggu stabilitas usaha.
Menurut Heri, tindakan represif saja tidak cukup. Pemerintah juga mendorong pembinaan terhadap ormas yang masih bisa diarahkan ke jalur yang produktif, seperti koperasi dan UMKM, serta membuka jalur pengaduan agar pelaku usaha dapat menyampaikan keresahan mereka secara formal.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh langkah tersebut. Ia menilai stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama bagi masuknya investor, terutama dalam proyek-proyek strategis nasional yang sedang dikembangkan di Kaltim.
“Kami akan segera membentuk tim terpadu, yang melibatkan semua unsur, termasuk Forkopimda dan tokoh adat. Kami ingin memastikan bahwa Kaltim tetap menjadi daerah yang ramah investasi,” ujar Rudy.
Langkah konkret ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi dinamika ormas yang menyimpang. Pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk menjamin keamanan, kepastian hukum, dan keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional.
Komentar