HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) hingga Rp6 triliun memaksa pemerintah daerah melakukan rasionalisasi besar-besaran terhadap hampir seluruh kegiatan pembangunan di Kalimantan Timur. Dampaknya terasa hingga ke program-program prioritas yang semula dijanjikan anggota dewan kepada masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menjelaskan bahwa rasionalisasi ini mencakup hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sektor pembangunan. Penyesuaian dilakukan untuk memastikan anggaran tetap seimbang meski pemotongan TKD cukup signifikan.
“Iya, dengan adanya pemotongan TKD ya sampai 6 triliun tentunya kita harus rasionalisasi. Hampir semua kegiatan ada rasionalisasi,” ujar Subandi.
Menurut Subandi, penyesuaian ini juga berdampak pada pokok-pokok pikiran anggota dewan yang telah dijanjikan kepada masyarakat saat reses. Beberapa kegiatan yang semula direncanakan harus tertunda atau dikurangi skalanya.
“Jadi ada penyesuaian, termasuk kami mohon maaf pokok-pokok pikiran anggota dewan semuanya akan dirasionalisasi. Sehingga melalui kesempatan ini saya sampaikan juga kepada masyarakat, khususnya yang selama ini kami reses, sudah menjanjikan ini-itu mau dikerjakan, itu konsekuensinya juga terhambat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Subandi menegaskan bahwa rasionalisasi ini tidak hanya terjadi di satu atau dua sektor, tetapi merata di semua OPD. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjaga agar anggaran tetap terkendali dan prioritas pembangunan tetap bisa berjalan sesuai kemampuan fiskal.
“Di semua OPD, di semua sektor ada rasionalisasi, penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya menegaskan.
Dampak pemotongan TKD ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Kaltim, mengingat sejumlah program strategis harus dikelola ulang. Subandi berharap masyarakat memahami kondisi ini dan menyadari bahwa keputusan rasionalisasi bersifat sementara hingga anggaran daerah kembali stabil (Adv).
Komentar