Samarinda – Sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih belum teraliri listrik. Hal ini tentu menjadi perhatian pemerintah dan legislator.
Sebab, sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2024 mendatang. Maka hal-hal seperti ini harusnya sudah bisa tertangani.
Hal ini juga ternyata disoroti oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim Muhammad Samsun.
“Bebeberapa daerah yang belum teraliri listrik harusnya bisa memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai sumber listrik di daerah mereka,” kata Samsun, Kamis (02/11/2023).
Samsun juga sangat menyayangkan hal ini masih ditemukan di Kaltim. Sebab diketahui bersama bahwa Kaltim merupakan salah satu provinsi dengan penghasil batubara terbesar.
“Ditambah lagi dengan Sumber Daya Alam (SDA) kita seperti batubara kan sebagai bahan dasar untuk operasional pembangkit listrik. Maka harusnya Kaltim ini untuk energi listrik berlebih,” urainya.
Menurutnya memang tidak layak lagi apabila salah satu daerah di Kaltim yang tidak teraliri listrik. Selain itu, tigkat elektrifikasi Kaltim harusnya diatas 90 persen.
“Kalaupun ada yang belum saya menduga itu memang daerah yang terlalu jauh dengan jalur saluran listrik yang belum ada,” bebernya.
Dari beberapa daerah di Kaltim yang belum teraliri listrik, Samsun membeberkan, beberapa daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sudah mengunakan pembangkit listrik dengan menggunakan bahan baku Energi Baru dan Terbarukan (EBT) atau kerap diketahui energi tenaga surya.
“Kenapa itu tidak dilakukan, saya pikir itu bisa dilakukan dengan membangun PLTS Komunal,” jelasnya.
Melihat adanya solusi mengenai permasalahan aliran listrik kepada masyarakat Kaltim, ia juga meminta supaya dapat disikapi dengan keroyokan.
Artinya tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Kota (Pemkot) saja, melainkan hal itu juga dapat didukung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“Desa-desa yang memang tidak terjangkau aliran listrik, bisa solusinya dengan memberikan membangun PLTS komunal seperti itu, dan itu bukan hanya tanggung jawab kabupaten, kalau bisa di support juga oleh provinsi,” tutupnya.(adv/dprdkaltim)
Komentar