Habarnusantara.com, Samarinda – Potensi industri galangan kapal di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai masih sangat terbuka dan strategis untuk dikembangkan. Saat ini, Kaltim menempati peringkat ketiga nasional dalam industri galangan kapal, khususnya untuk produksi kapal handmade dan tugboat yang tersebar di wilayah Samarinda dan Balikpapan.
Pengembangan sektor ini tidak hanya berpeluang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, tetapi juga diyakini mampu menciptakan lapangan kerja baru serta menimbulkan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat.
Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum), menyatakan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Kaltim terhadap upaya revitalisasi industri galangan kapal nasional. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia bertajuk “Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional” di Ayana MidPlaza Jakarta, Selasa (10/2/2026).
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami sangat mendukung revitalisasi galangan kapal ini,” ujar Gubernur Harum.
Dalam forum yang digagas Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo, Gubernur Harum juga mengusulkan agar industri galangan kapal memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga nol persen. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk meningkatkan daya saing industri galangan kapal nasional di pasar global.
Selain insentif fiskal, Gubernur Harum berharap pemerintah pusat memberikan kemudahan regulasi lainnya agar industri galangan kapal di Indonesia mampu meningkatkan standar kualitas, tidak hanya berlabel BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), tetapi juga memenuhi standar International Maritime Organization (IMO), sehingga produknya dapat diterima di pasar internasional.
“Galangan kapal dan industri perkapalan adalah sektor padat karya, padat modal, dan padat teknologi. Saya berharap ke depan semakin banyak kapal yang bisa diproduksi dari Kalimantan Timur,” harapnya.
Usulan pembebasan PPN tersebut mendapat respons positif dari Menteri Keuangan Purbaya. Ia menyatakan pemerintah pada prinsipnya siap memberikan kemudahan, khususnya dalam hal perizinan dan PPN, selama pelaku usaha galangan kapal dan pelayaran berkomitmen memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia.
“Kalau mau industri domestik kita maju, permintaan domestik harus kita amankan,” ujar Purbaya.
Ia mencontohkan, sekitar 2.491 kapal di Indonesia diperkirakan telah berusia lebih dari 25 tahun. Namun, pemilik kapal cenderung membeli kapal dari luar negeri karena harga kapal buatan dalam negeri masih relatif lebih mahal, termasuk bahan bakunya.
“Saya bisa memberikan dukungan semaksimal mungkin, sepanjang dikerjakan di dalam negeri,” tegas Purbaya.
Dukungan serupa juga disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo. Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap pengembangan industri galangan kapal nasional.
“Saya lihat sendiri, Pak Prabowo marah karena kapal tanker Pertamina mau dibeli dari Korea. Akhirnya pesanan itu dibatalkan,” ungkap Hashim.
Menurut Hashim, mahalnya harga kapal di dalam negeri bukan disebabkan oleh galangan kapal semata, melainkan akibat berbagai regulasi yang membebani pelaku usaha. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memberikan kemudahan regulasi agar industri dalam negeri mampu bersaing dari sisi harga.
“Saya tidak punya kepentingan, tidak punya galangan kapal. Saya hanya ingin membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen dan menciptakan lapangan kerja yang meningkat pesat,” tandasnya.
Kalimantan Timur dinilai memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri galangan kapal nasional. Selain berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, daya tarik Kaltim juga semakin meningkat dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini sejalan dengan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan yang distribusi logistiknya didominasi jalur laut.
FGD tersebut turut dihadiri Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, serta para pelaku usaha galangan kapal, perkapalan, dan industri pendukung perkapalan lainnya.
Komentar