Samarinda – Dalam perkembangan terbaru, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub, menekankan pentingnya transparansi dalam pengevaluasian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Meskipun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melanjutkan program-programnya, perhatian terus diarahkan pada sejumlah kendala, terutama terkait dengan OPD yang belum sepenuhnya melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.
Ketika ditanya mengenai cara terbaik untuk mengevaluasi kinerja OPD, Rusman Ya’qub menggarisbawahi bahwa evaluasi kinerja OPD seharusnya menjadi tugas dari pimpinan eksekutif, terutama Gubernur dan Sekretaris Daerah (Sekda).
“Eksekutif memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja OPD di bawah naungan mereka,” ujar Rusman. Rabu (08/11/2023)
Rusman Ya’qub juga menekankan bahwa fokus Komisi IV DPRD adalah pada evaluasi laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Namun, ketika pembahasan mencapai aspek anggaran, kewenangan dan peran legislatif menjadi lebih relevan,” tegasnya.
Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan bahwa jika pada akhir tahun anggaran masih ada sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang signifikan, maka kewenangan legislatif akan memainkan peran penting dalam mengevaluasi dan mengawasi penggunaan anggaran tersebut.(adv/dprdkaltim)
Komentar