HABARNUSANTARA, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim, Salehuddin, menaruh perhatian serius terhadap keluhan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Aspirasi itu ia terima langsung saat melakukan kegiatan reses di daerah pemilihannya beberapa waktu lalu.
Dari pertemuan itu, sejumlah pelaku usaha, terutama yang tergabung dalam organisasi kuliner dan pangan yang menaungi ratusan UMKM di Kukar, menyampaikan keresahan mereka terhadap ketimpangan perhatian pemerintah daerah.
Menurut mereka, pengembangan usaha selama ini masih terfokus di wilayah Tenggarong, sementara kecamatan lain yang memiliki potensi besar belum tersentuh program pemberdayaan yang berarti.
“Memang itu yang dikeluhkan para pelaku usaha, terutama dari persatuan pengusaha kuliner dan pangan. Mereka menilai potensi UMKM di beberapa kecamatan belum pernah terkelola dengan baik,” jelas Salehuddin, Minggu (2/11/2025).
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, dalam forum reses yang digelarnya di Tenggarong, banyak pelaku UMKM hadir secara sukarela, bahkan tanpa undangan resmi.
Salah satunya berasal dari Kecamatan Kembang Janggut, yang datang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
“Kehadiran mereka tanpa undangan menunjukkan bahwa selama ini memang belum ada ruang komunikasi yang terbuka antara pelaku UMKM di kecamatan dengan pemerintah maupun legislatif,” ungkapnya.
Melihat antusiasme itu, Salehuddin berkomitmen menindaklanjuti keluhan tersebut secara konkret.
Ia menyampaikan akan memfasilitasi audiensi antara perwakilan UMKM Kukar dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (DPPKUKM) Kaltim pada Selasa, 4 November 2025.
“Insyaallah audiensi itu akan menjadi langkah awal untuk melihat sejauh mana dinas dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Kalau tidak bisa langsung melalui program, kami siap membantu lewat pokok pikiran (pokir) dewan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Salehuddin menekankan pentingnya pemerataan pembinaan dan akses program bagi seluruh pelaku UMKM di Kukar.
Dia menilai, keberadaan wadah atau organisasi UMKM baru terkonsentrasi di Tenggarong, sementara daerah lain belum memiliki forum resmi untuk menyalurkan aspirasi.
“Kecamatan lain masih banyak yang belum punya wadah formal. Karena itu, mereka berharap ada dukungan nyata baik dari kami maupun dari dinas provinsi yang membackup kepentingan UMKM di daerah,” ujarnya.
Salehuddin menutup dengan menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan agar pelaku UMKM di seluruh wilayah Kukar memperoleh kesempatan yang sama dalam mengembangkan usahanya.
Menurutnya, pemerataan pembinaan menjadi kunci agar ekonomi lokal tumbuh merata dan berkelanjutan.
Komentar