HABARNUSANTARA, BALIKPAPAN – Sistem transportasi massal gratis dan pola kerja legislatif di Kota Balikpapan menjadi sorotan rombongan DPRD Kota Samarinda dalam kunjungan kerja pada Senin 4 Agustus 2025.
Kegiatan ini dikemas dalam bentuk studi komparatif yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, di ruang rapat gabungan lantai 2.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Samarinda, Rusdi. Dalam dialog, pihaknya mengungkapkan tujuan utama kunjungan adalah menelusuri mekanisme penyusunan agenda kerja DPRD Balikpapan, khususnya yang melibatkan Badan Musyawarah (Banmus).
“Kami ingin mengetahui proses perencanaan di sini, apakah berbeda dengan sistem yang berjalan di Samarinda. Ternyata prinsipnya sama, setiap agenda tetap melalui rapat pimpinan dan Banmus sesuai aturan,” kata Rusdi.
Meski agenda legislatif menjadi pokok bahasan awal, pembicaraan berkembang saat menyinggung program unggulan Balikpapan, Bus Bacitra. Layanan transportasi gratis ini telah beroperasi hampir dua tahun dan menjadi daya tarik tersendiri bagi delegasi Samarinda.
Yono Suherman menjelaskan bahwa konsep tersebut mendapat perhatian khusus karena dinilai relevan untuk diadopsi daerah lain.
“Mereka tertarik mempelajari skemanya. Namun, biaya operasionalnya memang besar, satu rute saja bisa memakan Rp18–Rp20 miliar per tahun,” ujarnya.
Selain aspek anggaran, Yono juga memaparkan tantangan sosial yang muncul saat program diluncurkan. Keberadaan transportasi gratis awalnya ditolak sebagian sopir angkutan kota karena khawatir kehilangan penumpang.
Pemkot Balikpapan kemudian menempuh langkah kompensasi dan penyesuaian agar para sopir tetap mendapatkan penghidupan.
“Pendekatan ini penting untuk memastikan program berjalan tanpa menimbulkan gejolak,” tambahnya.
Delegasi Samarinda menilai pengalaman Balikpapan dapat menjadi referensi berharga, khususnya dalam menggabungkan kebijakan transportasi publik dengan strategi mitigasi dampak sosial.
Mereka juga mencatat pentingnya konsistensi perencanaan legislatif yang melibatkan semua unsur pimpinan dan mengikuti tata tertib.
Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan produktif. Kedua belah pihak sepakat melanjutkan komunikasi lintas daerah untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik.
Dengan adanya kunjungan ini, DPRD Samarinda pulang membawa wawasan baru, sementara DPRD Balikpapan memperkuat perannya sebagai rujukan pengembangan kebijakan publik di Kalimantan Timur.
Komentar