SAMARINDA – Komisi II DPRD Kaltim menekankan perlunya transparansi dalam anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka meminta informasi anggaran yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita ingin transparan, maka semuanya harus transparan. Semua harus akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Nidya Listiyono, Ketua Komisi II DPRD Kaltim. Kamis (26/10/2023)
Nidya juga berharap adanya kerjasama antara Badan Otorita IKN, Pemprov Kaltim, dan pemerintah pusat dalam membangun IKN. Menurutnya, informasi terbuka mengenai IKN sangat penting bagi masyarakat.
“Tujuannya adalah agar masyarakat dapat terinformasi dengan baik,” tambahnya.
Nidya juga menyoroti pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal. Ia mengatakan bahwa masyarakat setempat harus terlibat secara aktif dalam pembangunan IKN.
“Kita harus mempersiapkan SDM lokal dan mereka harus terlibat secara aktif,” jelasnya.
Nidya juga menyatakan bahwa izin usaha dan investasi di IKN maupun di daerah sekitarnya harus dipublikasikan. Meskipun beberapa izin diarahkan ke pemerintah pusat, namun di tingkat daerah biasanya melalui Online Single Submission (OSS).
“Semua proses berbasis sistem. Apakah izin tersebut berada di Badan Otorita atau di pemerintah pusat, kita akan memantau semuanya. Semuanya dapat dilihat dan dianalisis,” tutup Nidya. (Adv/DPRD Kaltim).
Komentar