Habarnusantara.com, Balikpapan – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Budiono, mengungkapkan keprihatinannya atas kasus korupsi yang melibatkan angka fantastis sebesar Rp 193 triliun rupiah.
Diwawancarai wartawan pada Kamis 27 Februari 2025, Budiono mengatakan bahwa isu ini menjadi perhatian serius, bukan hanya karena kerugian materi yang ditimbulkan, tetapi juga dampaknya terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Yang pertama, saya sangat prihatin dengan adanya kasus ini yang menyebutkan angka Rp 193 triliun per tahun, dan masih terus dalam penyelidikan. Hal ini menunjukkan betapa besar kerugian yang dialami, tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga kerusakan properti milik masyarakat seperti mobil dan motor,” ujar Budiono.
Ia menekankan bahwa kasus ini merupakan salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi, yang jika tidak segera ditindak, akan berdampak luas bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kita belum mengetahui apakah prosesnya dioplos atau terjadi kesalahan dalam penetapan harga. Namun, yang jelas, kondisi ini sangat merugikan masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan serta BUMN terkait,” tuturnya.
Menurutnya, meskipun kewenangan atas isu tersebut berada di bawah Pertamina Patra Niaga yang merupakan BUMN, DPRD berhak memanggil dan meminta kepastian agar jaminan keselamatan konsumen dan masyarakat tetap terjaga.
Dalam konteks ini, Budiono menyampaikan bahwa pihak DPRD akan terus mengawasi dan memastikan agar para pelaku usaha tidak mengambil jalan pintas dengan cara melanggar aturan yang telah ditetapkan.
“Kita harus mencari yang lebih aman, yang murah namun aman. Selama ini, kami mencari produk yang berkualitas. Namun, kenyataannya, jika ada kasus seperti ini, baik Pertamina maupun masyarakat akan merugi,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa meskipun Pertamina Patra Niaga pusat telah memberikan keterangan dan mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI, pihak DPRD Balikpapan juga akan melakukan pemanggilan dan pengawasan lebih lanjut.
“Kami akan memanggil pihak terkait lagi dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang,” tegas Budiono.
Budiono menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan serta distribusi barang. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta mengawasi dan melaporkan setiap indikasi penyimpangan, sehingga integritas sistem dan jaminan keselamatan bagi konsumen dapat terus terjaga. (ADV)
Komentar