Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Agiel Suwarno, mendorong PT Bank BPD Bankaltimtara untuk memperluas program kredit melawan rentenir dengan bunga nol persen ke seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan modal usaha tanpa beban bunga tinggi.
Agiel menyampaikan bahwa DPRD telah menyetujui pemenuhan modal sebesar Rp3,5 triliun untuk Bankaltimtara. Dengan adanya modal tersebut, diharapkan Bankaltimtara dapat menerapkan program kredit melawan rentenir seperti yang telah diterapkan di Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar).
“Program kredit melawan rentenir ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama di tengah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kami berharap agar ekonomi Kaltim dapat diperkuat, bukan hanya dengan mendukung perusahaan besar, tetapi juga dengan mendukung pertumbuhan UMKM. Terutama ketika terkait dengan pertumbuhan IKN, agar aliran dana menjadi lebih jelas,” ujar Agiel. Selasa (14/11/2023)
Agiel mencontohkan bahwa di Samarinda telah ada program Kredit Bertuah, dan program serupa juga diterapkan di Kukar dengan nama Kredit Kukar Idaman (KKI).
Ia berharap agar program serupa dapat diimplementasikan di sepuluh kabupaten/kota lainnya di Kaltim, seperti Berau, Kutai Timur (Kutim), dan Bontang.
“Di Kutai Timur, Berau, dan Bontang, belum ada program kredit tanpa bunga. Padahal, di sana pertumbuhan ekonomi didukung oleh sektor tambang dan perkebunan yang cukup besar. UMKM dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan di sektor perkebunan dan pertambangan. Dengan banyaknya tenaga kerja, kebutuhan pokok, dan sebagainya, sangat luar biasa,” ungkapnya.
Agiel menegaskan bahwa Bankaltimtara perlu mendukung pengusaha kecil yang membutuhkan peralatan usaha, seperti percetakan, dengan memberikan kredit tanpa bunga atau bunga rendah.
“Pengusaha kecil banyak diperlukan di daerah, contohnya di Kecamatan Kongbeng, Kutim, yang memiliki pasar dengan peredaran uang harian mencapai Rp4 miliar hingga Rp5 miliar,” tambahnya.(adv/dprdkaltim)
Komentar